Erick Thohir: Dari Suratnya, FIFA Jelas Sedang Mengkaji Sanksi untuk Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan FIFA jelas akan mengkaji sanksi untuk Indonesia setelah gagal menyelenggarakan Piala Dunia U20 2023. 

Hal tersebut diungkapkan Erick Thohir dalam konferensi pers yang berlangsung di Istana Meredeka, Jakarta, Jumat (31/3/2023).

Erick mengaku telah menyampaikan surat dari Presiden FIFA Gianni Infantino kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Setelah membaca surat tersebut, Jokowi langsung memerintahkan dua tugas utama untuk Erick Thohir.

Baca Juga: Erick Thohir Ungkap Alasan Utama FIFA Copot Indonesai sebagai Tuan Rumah Piala Dunia U20

Pertama, untuk segera membuat cetak biru transformasi sepak bola Nasional. Kedua, menginstruksikan Erick untuk bernegosiasi tentang sanksi yang akan diterima Indonesia.  

"Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada saya untuk segera membuka pembicaraan bersama FIFA, untuk kita tetap menjadi bagian keluarga besar FIFA," kata Erick Thohir dilansir dari Breaking News KOMPAS TV.

Baca Juga: Erick Thohir Ungkap Sanksi Terberat untuk Indonesia: Tak Bisa Bermain di Kompetisi di Seluruh Dunia!

"Sehingga, bisa diartikan bahwa Presiden tidak mau kita terkucilkan dari peta persepakbolaan dunia. Saya akan berusaha keras. Ini akan terjadi, bukan hanya wacana." 

"Lalu, saya akan kembali bernegosiasi dengan FIFA untuk menghindari sanksi yang bisa terjadi. Karena dari FIFA sendiri mengharapkan hal-hal ini tidak terjadi." 

"Namun, dari suratnya jelas, FIFA sedang mempelajari dan mempertimbangkan sanksi untuk Indonesia," imbuh Erick. 

Piala Dunia U20 2023 sejatinya akan digelar di Indonesia mulai 20 Mei mendatang. 

Baca Juga: Erick Thohir Ungkap Dua Instruksi Jokowi Usai Indonesia Batal Gelar Piala Dunia U-20

Namun, Erick Thohir menyebut banyaknya 'intervensi' yang terjadi membuat FIFA mencopot Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. 

Intervensi yang dimaksud adalah tidak adanya keberatan-keberatan yang muncul setelah ada jaminan keamanan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.