Pencopotan Pejabat yang Doyan Pamer Harta, Efektif atau Tidak?

JAKARTA, KOMPAS.TV - Sejak maraknya fenomena pejabat pamer harta kekayaan, setidaknya terdapat empat pejabat negara yang dicopot dari jabatannya.

Mulai dari eks pejabat Dirjen Pajak Rafael Alun Trisambodo, Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto, Kasubag Administrasi Kendaraan Biro Umum Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) Esha Rahmansah Abrar, dan terbaru, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Timur Sudarman Harjasaputra.

Baca Juga: Heboh Anak-Istri Pejabat Pamer Kekayaan, Peneliti: Ada Kultur Kekuasaan yang Memuliakan Uang

Pencopotan pejabat ini dilakukan dengan berbagai alasan, termasuk Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang tidak sesuai hingga untuk tujuan mempermudah pemeriksaan.

Lantas, apakah pencopotan pejabat yang gemar pamer harta ini efektif untuk membuat pejabat yang lain tidak melakukan perilaku yang sama?

Peneliti psikologi sosial cum Direktur Kajian Representasi Sosial Indonesia Dr. Risa Permanadeli berpendapat bahwa itu bukan kebijakan yang tepat jika tujuannya untuk menghilangkan perilaku koruptif para pejabat.

Risa menyebutkan kasus Gayus Tambunan yang heboh pada 2010 lalu. Kasus serupa kini kembali muncul dengan nama Rafael Alun. Fenomena ini menunjukkan bahwa korupsi masih tumbuh subur di Indonesia, dan tidak terjadi pada pejabat yang pamer harta saja.

“Artinya ada satu kultur di Kementerian Keuangan yang membuat siapa saja di situ bisa seperti Gayus. Yang apes Rafael Alun,” kata Risa dalam program acara Rosi di Kompas TV, Kamis (23/3/2023).

Baca Juga: Daftar Pejabat Negara Dicopot Buntut Pamer Harta, Terbaru Kepala BPN Jaktim Sudarman Harjasaputra

Tak hanya itu, imbauan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menginstruksikan pejabat untuk tidak bersikap hedon juga tidak efektif. 

Menurut Risa, selama masing-masing kementerian atau lembaga di Indonesia belum memiliki sistem kontrol harta pegawai, maka celah korupsi masih terbuka lebar.

“Nggak ada efeknya. Setiap lembaga seharusnya ada sistem kontrol. Katakan, ada yang meleset dan memenuhi kriteria. Apakah kemudian kalau itu ditemukan, Jokowi akan mencopot menterinya?” papar Risa.

“Itu cuma imbauan. Hukum yang ada efeknya, hukum yang memberi jaminan bahwa semua orang itu sama, diperlakukan secara setara.”

Baca Juga: Buntut Istri Pamer Kemewahan, Kepala BPN Jaktim Sudarman Harjasaputra Dicopot

Instruksi presiden dan pencopotan pejabat yang pamer harta hanya berefek pada makin sembunyinya pejabat-pejabat korup.

“Dia akan bersembunyi. Begitu orang-orang yang pamer diperiksa, kita lihat berapa jumlah akun Instagram yang di-takedown. Tapi apakah itu menghentikan perilaku koruptifnya?” tegas Risa.