PP Muhammadiyah Tolak Kedatangan Timnas Israel: Jika Menolerir Penjajah, Khianati Konstitusi

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas, menolak kedatangan tim U-20 Israel yang bakal bertanding di Piala Dunia U-20 yang digelar di Indonesia bulan Mei 2023 mendatang. 

Penolakan Israel itu diungkapkan  Anwar Abbas yang menyebutkan, jika Indonesia menolerir kedatangan timnas Israel, berarti menyalahi konstitusi. 

"Jika pemerintah Indonesia mentolerir kehadiran tim sepak bola Israel U20 di indonesia, maka ini tindakan dan keputusan yang bertentangan dengan konstitusi," kata Anwar Abbas, Rabu (22/3/2023) dalam Laporan Jurnalis Kompas TV Watti dan Sultoni. 

Baca Juga: Soal Penolakan Timnas Israel di Piala Dunia U20, Ngabalin: Jangan Campur Olahraga dengan Politik

Ia lantas menyebut, konstitusi Indonesia jelas menyatakan kemerdekaan hak segala bangsa, termasuk Palestina yang disebutnya kehilangan hak merdeka karena Israel. 

"Kita tahu yang namanya Israel sebuah negara yang sudah cukup lama menjajah tanah rakyat Palestina," jelasnya. 

"Oleh karena itu, kalau sendainya pemerintah mentolerir kehadiran tim sepak bola Israel untuk bertanding dan bermain di negara kita, maka itu sebuah pengkhiatan terhadap konstitusi," tambahnya.

Baca Juga: Kata PBNU soal Partisipasi Timnas Israel di Piala Dunia U20 2023: Olahraga Ya Enggak Apa-apa

PP Muhammadiyah pun mengimbau agar pemerintah tidak anggap sepele urusan Israel datang ke Indonesia ini, meskipun levelnya olahraga.

"Ini adalah masalah yang penting dan sangat mendasar, yang terkait masalaah konstitusi yang sudah menjadi kesepakatan kita bersama dan yang mempersatukan kita," paparnya. 

Jika pemerintah melanggar kesepakatan ini, lanjutnya, dan jika pemerintah tidak menghormati apa yang sudah jadi sikap dan jati diri bangsa ini, disebutnya masa depan negara dan bangsa ini akan bermasalah

Anwar Abbas lantas menyebutkan alasannya bermasalah, karena pemerintah sendiri yang telah mengajari rakyatnya untuk menentang dan melawan ketentuan konstutusi. 

"Kita harap pemerintah tidak bermain main dalam masalah ini," jelasya.