MUI Ingatkan Masyarakat Tetap Bayar Pajak, Minta Abaikan Kelakuan Buruk Pegawai Kemenkeu

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Dakwah dan Ukhuwah Cholil Nafis mengingatkan masyarakat untuk tetap membayar pajak.

Ia mengatakan, membayar pajak adalah sebagai bagian dari ketaatan terhadap pemerintah yang sah.

"Masyarakat tetap wajib bayar pajak karena itu bagian dari ketaatan kepada pemerintah yang sah. Jangan gara-gara oknum pajak sampai masyarakat membangkang kepada negara dengan menolak bayar pajak. Tapi, jangan biarkan oknum itu," kata Cholil seperti dikutip dari Antara, Senin (13/3/2023).

Cholil Nafis menyampaikan, tindakan menolak bayar pajak sama saja membangkang terhadap negara. Di sisi lain, ia juga mendorong pemerintah menindak oknum yang diduga menyalahgunakan jabatan.

Baca Juga: Soal Transaksi Mencurigakan Rp300 T Kemenkeu, Pukat UGM: Jangan Hanya Jadi Hiasan Medsos

Gerakan boikot bayar pajak sempat ramai di media sosial saat merespons harta pegawai eselon III Ditjen Pajak Kemenkeu Rafael Alun Trisambodo yang dinilai tak wajar.

Berdasarkan dokumen Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan per 2021, Rafael memiliki total kekayaan Rp56 miliar. Masyarakat banyak yang kecewa akan hal itu. 

"Memboikot bayar pajak bukan langkah bijak dan tepat merespons dalam masalah tersebut," ujarnya. 

Imbauan agar masyarakat tetap membayar pajak sebelumnya juga datang dari Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Tsaquf (Gus Yahya).

Baca Juga: Bantah Abaikan 266 Hasil Analisis PPATK, Sri Mulyani: Sudah Kami Tindaklanjuti

Saat disambangi oleh Dirjen Pajak di kediamannya pada Kamis (2/3) lalu, Gus Yahya mengatakan selalu mendukung pemerintah dalam mengumpulkan pajak yang digunakan untuk membangun negara.

"Keluarga NU bersama para ulamanya akan istiqomah senantiasa di pihak negara apa yang menjadi kepentingan negara," katanya saat itu.  

Namun, Gus Yahya tetap meminta agar para aparatur negara yang sudah diberi amanah untuk mengelola negara selalu menjaga akuntabilitas dalam menjalankan tugasnya.

“Kita menyeru pemerintah agar organ-organ dan aparaturnya bertindak akuntabel dalam menjalankan tugas negara. NU selalu siap sedia demi kepentingan negara termasuk melakukan pengawasan terhadap praktik-praktik tidak benar dari aparatur negara," tuturnya.