Perpecahan di Pemerintah AS, Militer Tolak Bantu Pengadilan Kriminal Internasional ICC soal Rusia

WASHINGTON, KOMPAS.TV - Pentagon memblokir pemerintahan Joe Biden untuk berbagi bukti dengan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) di Den Haag yang dikumpulkan oleh badan intelijen AS tentang kekejaman Rusia di Ukraina, menurut pejabat saat ini dan mantan yang diberi pengarahan tentang masalah tersebut, seperti dilansir Straits Times, Kamis (9/3/2023).

Para pemimpin militer AS menentang upaya membantu pengadilan kriminal internasional menyelidiki pejabat Rusia karena mereka takut membuat preseden yang dapat membantu membuka jalan untuk mengadili orang Amerika Serikat.

Lembaga pemerintah AS lainnya, termasuk badan intelijen, kementerian luar negeri dan departemen kehakiman mendukung upaya memberikan bukti ke ICC, kata para pejabat seperti laporan Straits Times, Kamis, (9/3/2023).

Presiden Joe Biden belum menyelesaikan kebuntuan ini, kata para pejabat.

Bukti yang dikumpulkan dikatakan mencakup perincian yang relevan dengan penyelidikan yang dilakukan kepala jaksa ICC, Karim Khan, dimulai setelah serangan Rusia ke Ukraina Februari 2022.

Informasi tersebut dilaporkan mencakup materi tentang keputusan pejabat Rusia yang dengan sengaja menargetkan infrastruktur sipil dan menculik ribuan anak Ukraina dari wilayah pendudukan.

Baca Juga: Dramatis! Belanda Tangkap Intelijen Rusia yang Coba Menyusup Pengadilan Kriminal Internasional

Pada Desember, Kongres memodifikasi pembatasan hukum yang sudah lama ada pada bantuan Amerika ke pengadilan kriminal internasional, memungkinkan Amerika Serikat untuk membantu penyelidikan dan penuntutan terkait perang di Ukraina.

Namun di dalam pemerintahan Biden, perselisihan kebijakan tentang apakah akan melakukannya terus berlangsung secara tertutup.

Dewan Keamanan Nasional NSA mengadakan pertemuan "komite utama" tingkat Kabinet pada 3 Februari dalam upaya untuk menyelesaikan perselisihan tersebut, kata para pejabat, tetapi Menteri Pertahanan Lloyd Austin terus menolak.

Biden belum membuat keputusan, kata para pejabat.