Kabar Gembira! Pemerintah Siapkan 1 Juta Formasi CPNS dan PPPK untuk Tenaga Honorer

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pemerintah menyiapkan satu juta formasi untuk calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), terutama bidang pendidikan dan kesehatan untuk tahun 2024. Formasi itu diperuntukkan bagi tenaga honorer.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, pemerintah daerah (pemda) dapat mengajukan formasi PPPK ini.

"Kami berharap dari daerah segera mengusulkan untuk PPPK karena pendidikan dan kesehatan sedang menjadi prioritas," kata Menpan Azwar di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (2/3/2023), dilansir Antara.

"Sekarang kita sedang ajukan formasi satu juta lebih yang kita ajukan untuk 2024," ujarnya. 

Baca Juga: Hasil Seleksi PPPK Guru 2022 Diumumkan 10 Maret 2023, Begini Cara Lihat Hasilnya

Untuk Tenaga Honorer 

Azwar lantas menjelaskan, pemerintah sudah menyiapkan 700 ribu formasi untuk tenaga honorer bidang kesehatan dan pendidikan, namun yang diusulkan oleh pemerintah daerah hanya 400 ribu formasi.

Adapun pembukaan formasi ini, kata Azwar, untuk memfasilitasi tenaga honorer yang belum diangkat menjadi ASN maupun PPPK.

Menurut Azwar Anas, dalam Rapat Kabinet bersama Presiden Joko Widodo, dijelaskan Kemenpan RB bersama asosiasi pimpinan daerah, serta Komisi II DPR RI tengah mengkaji opsi terbaik untuk tenaga honorer.

Caranya dengan tidak melakukan PHK, namun tetap tidak membebani APBN.

Baca Juga: Rekrutmen CPNS 2023 akan Dibuka, Ini Bocoran Formasi yang Diprioritaskan!

Dalam rapat itu, kata Azwar, Presiden Jokowi meminta ada jalan tengah terhadap jutaan tenaga honorer yang belum diangkat menjadi ASN.

Menurut dia, opsi pemberhentian massal akan berpengaruh terhadap pelayanan publik karena tenaga honorer tersebut pada kenyataannya membantu pemerintah terutama di pelosok daerah.

"Ada banyak di menara-menara suar, di berbagai daerah itu ada banyak non ASN yang nyatanya mereka membantu luar biasa," katanya.

Adapun kini, kata Azwar, pemerintah juga tengah menyiapkan opsi terbaik terkait rencana penghapusan tenaga honorer di kementerian atau lembaga pemerintahan mulai 28 November 2023.

Rencana penghapusan tenaga honorer sebelumnya tertuang dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang ditandatangani Tjahjo Kumolo pada 31 Mei 2022 lalu.