Bahas Penilaian Indeks Korupsi, Mahfud Ungkap Alasan Penegakan Hukum Kasus Korupsi Cenderung Lambat

JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Joko Widodo menggelar rapat untuk membahas penurunan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2022 yang turun berdasarkan hasil penilaian yang dibuat oleh Transparency International Indonesia (TII).

Menko Polhukam Mahfud MD di Istana Negara mengungkapkan alasan lambatnya penegakan hukum dalam kasus korupsi di Indonesia yang terkesan melambat.

Menurut Mahfud MD, penegakan hukum dalam kasus korupsi membutuhkan prosedur yang tidak mudah serta waktu yang panjang. Hal itu tidak sebanding dengan tindakan kejahatan yang bisa dilakukan dalam waktu sekejap.

“Memberantas korupsi dan menegakkan hukum tidak bisa cepat seperti orang melakukan kejahatan. Kalau orang mau melakukan kejahatan itu sebentar aja. Saudara nipu, nulis Rp150 miliar menjadi Rp15 triliun, itu gampang, 1 menit jadi,” kata Mahfud MD di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/1/2023).

Baca Juga: Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Melorot, Wapres: Memang Biasa Itu, Kadang Turun Naik

“Tapi untuk menyelesaikan seperti itu kan perlu dipanggil dulu, saksinya apa, mana dokumennya. Itu mengapa penegakan hukum itu agak lambat, karena untuk penegakan hukum itu harus ikut aturan, prosedur, waktu, tapi penjahatnya itu melakukan itu dalam sekejap,” sambungnya.

Lebih lanjut, Mahfud MD bilang bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memberikan instruksi agar penegakan hukum terhadap oknum industri keuangan yang melakukan tindak pidana korupsi.

“Penegakan hukum tadi sama Presiden, nggak usah nunggu arahan baru. Kalau penegakan hukum setegas-tegasnya terhadap Wana Artha, Indosurya, dan yang lain-lain,” ujar Mahfud.

“Presiden meminta itu agar terus dilakukan secara tegas dan harus kita tunjukkan  kepada publik bahwa kita sungguh-sungguh memberantas itu.”

Baca Juga: TII: Anjloknya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tidak Hanya Tanggung Jawab KPK