Gerindra Minta Cak Imin Sampaikan Langsung ke Prabowo soal Hasil Ijtima Ulama Nusantara

JAKARTA, KOMPAS TV - Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani meminta kepada Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin untuk menyampaikan langsung ihwal hasil Ijtima Ulama Nusantara kepada Ketua Umum Prabowo Subianto. 

Baca Juga: Cak Imin Minta Ijtima Ulama Nusantara Terbitkan Fatwa Larangan Politik Amplop pada Pemilu 2024

Menurut dia, itu bisa dilakukan saat nanti keduanya bertemu dalam agenda peresmian sekretariat bersama atau sekber pada Senin (23/1/2023) mendatang. 

"Kami harap Pak Muhaimin pada Senin nanti dapat menyampaikan keputusan Ijtima ini kepada Pak Prabowo agar dapat menjaga kerukunan, ayuk kapan rembukan, kapan kita setujui, itulah kira-kira begitu," kata Muzani di Jakarta Selatan, Senin (16/1/2023).

Wakil ketua MPR itu menyebut nama Cak Imin memang kerap dibicarakan di internal partai berlambang kepala burung garuda tersebut.  "Ya Pak Muhaimin mendominasi pembicaraan. Nama-nama lain juga ada dibicarakan. Namanya kan dinamika," ujarnya. 

Hasil ijtima Ulama Nusantara yang digelar oleh Dewan Syuro DPP PKB mendorong agar PKB segera menentukan calon presiden (capres) atau calon wakil presiden (cawapres) untuk maju di kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan, para ulama ini menentukan batas waktu agar PKB segera menentukan capres maupun cawapres paling lambat pada Maret 2023 atau sebelum Ramadan.

"Ini agak rahasia, para kiai memberikan limit waktu untuk memastikan. Limitnya nanti, limitnya sesegera mungkin, tapi ada limit kalau bisa sebelum puasa, Maret berarti paling lambat," kata Jazilul saat ditemui di Hotel Millenium, Jakarta Pusat, Sabtu (14/1/2023).

Jazilul mengungkapkan, pasangan capres dan cawapres harus segera diputuskan mengingat para kiai dan ulama akan menjadi juru kampanye (jurkam) untuk Pilpres tahun 2024.

Baca Juga: Hasil Ijtima Ulama Minta PKB Tentukan Capres sebelum Ramadan, Gerindra: Dipertimbangkan

Dengan demikian, PKB akan melakukan komunikasi-komunikasi publik melalui para kiai. Komunikasi ini tidak hanya menyasar masyarakat Nahdlatul Ulama (NU), tetapi menyasar publik dan masuk ke ruang-ruang masyarakat secara umum.