Kompas TV nasional sosial

Bicara dalam Dialog Kebangsaan, Sultan Hamengku Buwono X: Mayoritas Harus Lindungi Minoritas

Kompas.tv - 15 Januari 2023, 18:27 WIB
bicara-dalam-dialog-kebangsaan-sultan-hamengku-buwono-x-mayoritas-harus-lindungi-minoritas
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menjalani Rapat Koordinasi terkait Kesiapan Jelang Idul Fitri 1442 H bersama jajaran Forkopimda DIY pada Kamis (6/5/2021). (Sumber: Humas DIY)
Penulis : Ikhsan Abdul Hakim | Editor : Edy A. Putra

 

YOGYAKARTA, KOMPAS.TV - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X menyatakan kelompok mayoritas atau golongan dominan, harus melindungi kelompok minoritas.

Hal tersebut disampaikan Sultan dalam acara Dialog Kebangsaan di Universitas Dr. Soetomo, Surabaya, Sabtu (14/1/2023). Sultan menyebut minoritas harus dilindungi demi menjaga kemajemukan di Tanah Air.

"Mereka yang dominan harus melindungi yang justru minoritas. Itu kunci menghargai kemajemukan," kata Sultan melalui keterangan tertulis yang diterima Antara, Minggu (15/1).

Baca Juga: Kata Sri Sultan soal Yogyakarta Macet Efek Liburan: Ya Jangan Ngeluh, Ikhlas Saja

Kata Sultan, mengenai kemajemukan, kata "aku" dan "kamu" harus dipahami sebagai bagian "kita." Pasalnya, Indonesia sebagai negara maritim, memiliki beragam suku dan bermacam agama.

"Maka tidak bisa dipaksakan untuk minoritas mengikuti mayoritas. Harus ada saling melindungi pada dua unsur mayoritas dan minoritas," katanya.

Lebih lanjut, Sultan menyebut Provinsi DIY sebagai miniatur Indonesia karena berkumpulnya berbagai suku, ras, dan agama di sana. Namun, ia melarang siapa pun yang bukan suku Jawa untuk menjadi Jawa.

Alasannya, kata Sultan, tidak boleh ada identitas yang hilang pada diri masing-masing individu berbagai suku, baik suku Batak, Papua, Sunda dan lainnya dengan memahami budaya DIY, tempat mereka bermukim.

Sultan pun menyatakan tidak sewajarnya Indonesia masih berdebat mengenai masalah ideologi. Ia berharap pemerintahan Joko Widodo menuntaskan persoalan ideologi Pancasila.

"Siapa pun nanti yang menjadi presiden di tahun 2025, sudah tidak lagi membahas persoalan-persoalan fundamental. Tentu hal ini wajib dilakukan mengingat tantangan Indonesia ke depan semakin berat," kata Sultan.

Dalam konteks birokrasi, misalnya, Sultan menyebut aparatur sipil negara (ASN) dalam penyelenggaraan Pancasila, wajib memiliki pandangan, tidak hanya berkutat pada pemikiran bagaimana tidak ada kemiskinan dan kebodohan, namun harus ada penegasan pola pikir anti-kemiskinan dan anti-korupsi.

"Antikemiskinan, anti-kebodohan ditambah lagi anti-korupsi maupun penyalahgunaan wewenang wajib menjadi pegangan. Karena yang diambil dari konteks itu adalah keunggulan excellent berarti bicara keutamaan di dalam diri seorang manusia," ujar Sultan.

Baca Juga: Klub Arema FC Ditolak Berkandang di Stadion Sultan Agung Yogyakarta: "Mbok yo Nduwe Tepo Seliro"


 



Sumber : Antara

BERITA LAINNYA



Close Ads x