Kompas TV internasional kompas dunia

Netanyahu Ingin Rombak Sistem Hukum Israel, Puluhan Ribu Orang Demo di Tel Aviv Sebut PM 'Kriminal'

Kompas.tv - 15 Januari 2023, 14:07 WIB
netanyahu-ingin-rombak-sistem-hukum-israel-puluhan-ribu-orang-demo-di-tel-aviv-sebut-pm-kriminal
Demonstran membawa obor dalam demonstrasi menentang rencana pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu merombak sistem hukum Israel di Tel Aviv, Sabtu (14/1/2023). (Sumber: Oded Balilty/Associated Press)
Penulis : Ikhsan Abdul Hakim | Editor : Edy A. Putra

TEL AVIV, KOMPAS.TV - Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu diterpa demonstrasi besar-besaran di Tel Aviv, Sabtu (14/1/2023) malam waktu setempat. Demonstran memprotes rencana pemerintahan Netanyahu merombak sistem hukum Israel.

Perombakan tersebut dinilai bakal melemahkan Mahkamah Agung Israel. Sehingga, kritikus mengangggapnya sebagai upaya Netanyahu menghancurkan sistem check and balances demokrasi Israel.

Demonstrasi ini menjadi salah satu tantangan pertama Netanyahu yang dipilih kembali menjadi perdana menteri sejak akhir Desember lalu.

Sebelumnya, salah satu menteri Netanyahu, Itamar Ben-Gvir, juga memantik kontroversi karena melarang bendera Palestina di tempat umum.

Baca Juga: Netanyahu Tolak Solusi Dua Negara, Pemerintahan Biden Tetap Berkomitmen Jadi Sahabat Israel

Dilansir Associated Press, dari laporan media-media Israel, sekitar 80.000 demonstran berkumpul di Alun-Alun Habima, Tel Aviv.

Karena hujan, banyak demonstran membawa payung, bendera Israel, dan menampilkan papan berbunyi "Pemerintah Kriminal" dan "Akhir Demokrasi".

"Mereka berupaya menghancurkan check and balances demokrasi Israel. Ini tidak akan berhasil," kata salah satu demonstran Asaf Steinberg.

"Kami akan berjuang hingga saat terakhir untuk menyelamatkan demokrasi Israel," lanjutnya.

Tidak ada kerusuhan besar yang terjadi akibat demonstrasi ini. Namun, bentrokan-bentrokan kecil antara demonstran dan polisi dilaporkan terjadi.

Benjamin Netanyahu, sejak terpilih, telah menjadikan perombakan sistem hukum sebagai salah satu agenda utamanya.

Pemerintahan Netanyahu berencana memberi parlemen kekuatan lebih besar yang dapat membatalkan putusan Mahkamah Agung dengan voting mayoritas sederhana.

Parlemen juga hendak diberi kontrol pemilihan hakim dan mengurangi jumlah penasihat hukum independen.

Perombakan tersebut dapat membantu Netanyahu yang kini tengah terseret kasus korupsi. Sejak didakwa pada 2019, Netanyahu berulang kali mengeklaim sistem hukum Israel bias kepadanya.

Baca Juga: Israel Tembak Mati 2 Warga Palestina di Tepi Barat, 14 Terbunuh dalam Dua Pekan Pertama 2023


 



Sumber : Associated Press

BERITA LAINNYA


VOD

SPT PPh Badan | Zona Inspirasi

24 April 2024, 22:52 WIB

Close Ads x