Utusan AS untuk LGBTQI+ akan Kunjungi RI, Muhammadiyah: Hanya Timbulkan Kegaduhan dan Perpecahan

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah memberikan tanggapan soal rencana kunjungan utusan khusus Amerika Serikat (AS) untuk LGBTQI+ Jessica Stern ke Indonesia.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menilai rencana kunjungan Jessica Stern ke Indonesia hanya akan menimbulkan masalah sosial, keagamaan, dan politik di Indonesia.

Ia berpendapat, dalam situasi sekarang ini, kunjungan Jessica Stern sudah pasti akan menimbulkan kegaduhan dan potensi perpecahan kelompok yang pro dan kontra terhadap LGBT.

“Kalau alasannya adalah untuk membela HAM, sebenarnya ada masalah HAM yang sudah jelas-jelas terjadi di Palestina. Tetapi AS hanya diam seribu bahasa,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (2/12/2022).

Menurutnya, perilaku LGBT jelas bertentangan dengan ajaran agama Islam dan Pancasila. Mayoritas bangsa Indonesia beragama Islam. Sila pertama Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa tegas menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang religius.

Dalam konteks tersebut, lanjutnya, Jessica Stern dan pemerintah AS hendaknya menghormati Indonesia sebagai negara yang berdaulat dengan tidak memaksakan nilai-nilai yang bertentangan dengan moral dan kepribadian luhur bangsa Indonesia.

Baca Juga: Gempa Cianjur, PP Muhammadiyah Kirimkan Relawan

Ia tidak menampik, pemerintah Indonesia memiliki hubungan diplomatik dan bilateral yang baik dengan AS.

“Akan tetapi, demi kepentingan politik di dalam negeri, terutama untuk menjaga persatuan bangsa, pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri dapat menyampaikan keberatan dengan kehadiran Jessica Stern ke Indonesia,” ucapnya.

Menurut Mu'ti, dalam situasi pemerintah Indonesia yang tengah berupaya memulihkan ekonomi yang sulit akibat Covid-19 dan memasuki tahun politik 2024, bangsa Indonesia memerlukan situasi politik dalam negeri yang kondusif. Berbagai hal yang berpotensi menimbulkan polarisasi dan perpecahan di masyarakat, tekannya, harus dihindari.

Selama ini, pemerintah Indonesia menjalin kemitraan yang baik dengan AS, misalnya dalam masalah Myanmar dan Afghanistan. Ormas Islam mendukung sikap dan program pemerintah Indonesia dan AS untuk perlindungan dan pemberdayaan perempuan di Afghanistan.

Baca Juga: Pengamat: Muhammadiyah akan Tetap Netral di Pemilu 2024, Rasional Menyikapi Politik

“Tetapi dalam hal LGBT, umat Islam sudah jelas menolak. Pemerintah AS hendaknya memahami psikologi dan pandangan umat Islam Indonesia terhadap LGBT,” kata Mu'ti.