Kompas TV bisnis kebijakan

Daftar Kenaikan Upah Minimum 2023 Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta dan NTB

Senin, 28 November 2022 | 14:23 WIB
daftar-kenaikan-upah-minimum-2023-provinsi-jawa-tengah-jawa-timur-di-yogyakarta-dan-ntb
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengumumkan Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah (Jateng) 2023 ditetapkan sebesar Rp 1.958.169,69 dan berlaku mulai 1 Januari 2023. (Sumber: Kompas.tv/Ant)
Penulis : Dina Karina | Editor : Purwanto

JAKARTA, KOMPAS.TV- Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah (Jateng) 2023 ditetapkan sebesar Rp 1.958.169,69 dan berlaku.mulai 1 Januari 2023. Jumlah itu naik 8,01 persen dibanding UMP 2022, yang sebesar Rp 1.812.935.

Hal itu berdasarkan putusan Gubernur Jateng nomor 561/50 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah tahun 2023. Untuk diketahui UMP Jateng 2022.

"Nilai UMP Jateng tahun 2023 ini mengalami kenaikan sebesar Rp 145.234,26 atau 8,01 persen bila dibandingkan dengan Upah Minimum Provinsi di tahun 2022 lalu," kata Gubernur Jateng Ganjar Pranowo di Semarang, seperti dikutip dari Kompas.com, Senin  (28/11/2022).

Ia menyampaikan, besaran UMP Jateng 2023 ditetapkan berdasarkan hitungan sesuai Permenaker Nomor 18 Tahun 2022. Yakni kenaikan 10 persen dengan menghitung variabel inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan variabel α (alfa).

"Apa itu nilai alfa? Nilai alfa ini merupakan perwujudan dari indeks tertentu yang menggambarkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai tertentu dalam rentan tertentu juga 0,10 sampai dengan 0,30 dan penentuan nilai alfa harus mempertimbangkan produktifitas dan perluasan kesempatan kerja," terang Ganjar.

Baca Juga: Tiga Provinsi Sudah Tetapkan UMP 2023, Banten Naik 6,4 Persen Jadi Rp2,66 Juta

Kemudian, data-data yang digunakan seperti inflasi dan pertumbuhan ekonomi, menggunakan angka yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS). Dimana  inflasi Jateng berada di angka 6,4 persen dengan pertumbuhan ekonominya 5,37 persen dan alfanya 0,3 persen.

"Mendasari atas upah minimum provinsi tahun 2023, kabupaten yang wajib menaikkan sesuai dengan upah minimum provinsi adalah kabupaten Banjarnegara karena nilai UMK 2023 di bawah UMP 2023," ujar politisi PDI-Perjuangan itu.

Ganjar menjelaskan, upah minimum berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun pada perusahaan yang bersangkutan. Kemudian juga bagi pekerja buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun yang memiliki kualifikasi tertentu.

Yakni meliputi pendidikan kompetensi dan atau pengalaman kerja yang dipersyaratkan untuk melaksanakan pekerjaan atau jabatan dapat diberikan upah lebih besar dari upah minimum.

Baca Juga: Utang Pemerintah Naik Jadi Rp7.496 Triliun, Kemenkeu: Masih dalam Batas Aman

Sedangkan Gubernur Jawa Timur menetapkan UMP Jatim 2023 sebesar Rp2.040.244. Angkanya naik Rp148.677 atau 7,8 persen dari UMP tahun ini sebesar Rp1.891.567.

Kenaikan UMP 2023 tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/860/KPTS/013/2022 yang ditandatangani Khofifah Indar Parawansa pada 21 November 2022.

Dalam surat keputusan itu, Pemprov Jatim melarang pengusaha yang telah memberikan upah lebih tinggi dari UMP 2023 untuk mengurangi upah pekerjanya.

Kemudian untuk UMP Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) 2023, adalah sebesar Rp 1.981.782,32 atau naik sebesar 7,65 persen.

Pelaksana Harian (Plh) Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum Beny Suharsono mengatakan, UMP telah diputuskan oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X (HB X) pada tanggal 28 November 2022.

Baca Juga: Modus Teror Pinjol: Nomor HP Jadi Close Contact Sampai Ditagih Meski Tak Pinjam

"Pertimbangan UMP 2023 berpedoman pada peraturan pengupahan yang berlaku, berbagai pertimbangan salah satunya data BPS pertumbuhan ekonomi, kemduian laju inflasi dan ada koefisien-koefisien," ujar Benu di Kota Yogyakarta, dikutip dari Kompas.com, Senin (28/11/2022).

Beny mengatakan, kenaikan UMP DIY 2023 termasuk signifikan jika dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang terjadi di DIY.

Pemprov Nusa Tenggara Barat (NTB) menaikan UMP NTB 2023 sebesar 7,44 persen menjadi Rp 2.371.407. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat (Disnakertrans NTB) I Putu Gede Aryadi mengatakan,  kenaikan UMP NTB tahun 2023 tetap memperhatikan aspirasi pengusaha dan serikat pekerja di NTB.

"Ya, gubernur sudah memperhatikan aspirasi pengusaha dan juga serikat pekerja sehingga mengambil keputusan menetapkan UMP tahun 2023 sebesar 7,44 persen," kata Aryadi.

Adapun UMP NTB tahun 2022 adalah sebesar Rp 2.207.212. Menurut Aryadi, penetapan UMP NTB tahun 2023 dinilai sudah sesuai dengan kondisi riil ekonomi, inflasi dan kesempatan kerja di NTB. Serta memperhatikan angka produktivitas tenaga kerja di NTB.

"Sesuai rilis badan pusat statistik (BPS) NTB sudah sesuai ya. Maksudnya besaran kenaikan UMP ini sesuai dengan kondisi riil pertumbuhan ekonomi, inflasi dan kesempatan kerja kita di NTB," jelas dia.


Sumber : Kompas.com

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.


BERITA LAINNYA


Close Ads x