Korea Utara Ejek Sekjen PBB Antonio Guterres Boneka AS karena Kecam Peluncuran Rudal

SEOUL, KOMPAS.TV — Menteri Luar Negeri Korea Utara Choe Son Hui mengejek Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres sebagai "boneka Amerika Serikat" karena karena bergabung dengan kecaman yang dipimpin AS atas uji coba rudal balistik antarbenua Korea Utara baru-baru ini.

Seperti laporan Associated Press, Senin, (21/11/2022) Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres sebelumnya mengeluarkan pernyataan yang mengutuk keras peluncuran ICBM Korea Utara pada hari Jumat, dan mengulangi seruan kepada Korea Utara untuk "segera berhenti mengambil tindakan provokatif lebih lanjut."

Pernyataan Guterres muncul setelah Amerika Serikat dan negara-negara lain mengeluarkan kritik serupa terhadap uji coba ICBM Korut yang menunjukkan potensi kemampuan menyerang di mana pun di benua AS.

"Saya sering menganggap sekretaris jenderal PBB sebagai anggota Gedung Putih AS atau staf Departemen Luar Negerinya," kata Menteri Luar Negeri Korea Utara Choe Son Hui dalam pernyataan yang disiarkan oleh media pemerintah Korea Utara KCNA.

"Saya menyatakan penyesalan yang mendalam atas fakta bahwa Sekjen PBB mengambil sikap yang sangat tercela, mengabaikan tujuan dan prinsip Piagam PBB dan misinya yang tepat yaitu menjaga ketidakberpihakan, objektivitas, dan kesetaraan dalam segala hal."

Choe menuduh Guterres mengabaikan AS dan sekutunya yang membawa uji ICBM Korea Utara ke Dewan Keamanan PBB, dengan mengatakan bahwa "Ini jelas membuktikan bahwa dia adalah boneka AS."

Baca Juga: Jepang Kian Jengkel ke Korea Utara, Rudal Kim Jong-Un Dilaporkan Jatuh di ZEE Negara Itu

Dewan Keamanan PBB menjadwalkan pertemuan darurat hari Senin pagi terkait peluncuran ICBM Korea Utara atas permintaan Jepang.

Tetapi tidak jelas apakah pertemuan DK PBB itu dapat menjatuhkan sanksi ekonomi baru pada Korea Utara karena China dan Rusia, dua anggota dewan pemegang hak veto, telah menentang langkah AS dan sekutunya untuk memperketat sanksi terhadap Korea Utara atas uji coba rudal balistiknya yang dilarang awal tahun ini.

Pada hari Minggu, para diplomat top dari negara-negara industri demokrasi utama dunia mengeluarkan pernyataan bersama yang menyerukan langkah tegas oleh Dewan Keamanan PBB sebagai reaksi atas peluncuran rudal Korea Utara.