Biaya Energi Naik, Macron Siapkan Rp136 T untuk Bayarin Tagihan Listrik Perusahaan

JAKARTA, KOMPAS.TV - Prancis akan membelanjakan sebesar 8,4 miliar euro (sekitar Rp136,3 triliun) untuk membantu perusahaan membayar tagihan energi mereka. 

Hal itu guna meredam dampak kenaikan harga listrik dan gas, serta membantu mereka bersaing dengan perusahaan asal Jerman.

Mengutip dari Antara, Senin (21/11/2022), Prancis akan memangkas pajak khusus untuk listrik menjadi seminimal mungkin, sesuai dengan aturan Uni Eropa (UE). Prancis juga akan mengizinkan perusahaan untuk memanfaatkan mekanisme khusus guna menerima tenaga turunan nuklir yang murah.

Usaha kecil juga akan mendapat manfaat dari batas harga energi yang sudah diberlakukan untuk rumah tangga.

Baca Juga: Cerita Persahabatan 43 Tahun Sri Mulyani dan Retno Marsudi, dari SMA hingga Sukseskan G20

"Perusahaan-perusahaan (Prancis) akan dilindungi seperti halnya perusahaan Jerman," kata Menteri Keuangan Bruno Le Maire. 

"Kami juga akan memastikan bahwa aturan persaingan UE berlaku untuk semua perusahaan, baik Italia, Spanyol, Prancis atau Jerman," katanya. 

Paket bantuan senilai 8,4 miliar euro (sekitar Rp136,3 triliun) yang diluncurkan Prancis merupakan biaya untuk membayar tagihan energi perusahaan pada 2022 dan 2023. Prancis sudah mengalokasikan 45 miliar euro (sekitar Rp729,8 triliun) untuk membantu rumah tangga.

Pada awal tahun ini, Jerman menetapkan anggaran sebesar 200 miliar euro (sekitar Rp3,24 kuadriliun) untuk melindungi perusahaan dan rumah tangga dari harga energi yang tinggi. Tindakan itu menuai kritik dari negara-negara UE lainnya karena mengkhawatirkan distorsi di tingkat UE.

Sementara itu, Perancis di bawah Presiden Emmanuel Macron tengah mengupayakan program penghematan energi. Program itu akan menelan biaya sebesar 800 juta euro (sekitar Rp11,78 triliun).

Baca Juga: Proyek IKN Diminati Saat KTT G20, Korsel Incar Proyek Air Bersih, Jepang Mau Survei Bulan ini

Menteri Transisi Energi Prancis Agnes Pannier-Runacher memaparkan langkah-langkah yang akan diambil oleh pemerintah Prancis. Yakni termasuk penerangan umum di jalan-jalan akan dinyalakan untuk waktu yang lebih singkat dan dengan sedikit lebih redup.

Perusahaan-perusahaan juga akan diwajibkan untuk mematikan lampu di gedung-gedung yang tidak berpenghuni, dan penerapan ketentuan bekerja di rumah (work from home) akan didorong di sektor administrasi publik.

Sementara itu, tunjangan kerja jarak jauh bagi para pegawai negeri akan dinaikkan sebesar 15 persen.

Sistem pemanasan, menurut rencana itu, harus diturunkan di kantor, kolam renang, dan pusat kebugaran, sementara penggunaan air panas harus dikurangi di kantor-kantor. Selain itu, aktivitas berbagi tumpangan juga akan digalakkan.