Kompas TV nasional hukum

Dugaan Korupsi Tower BTS 4G, Kantor Kominfo Digeledah Kejagung

Kompas.tv - 7 November 2022, 23:50 WIB
dugaan-korupsi-tower-bts-4g-kantor-kominfo-digeledah-kejagung
Ilustrasi tower BTS 4G. | Kejaksaan Agung memeriksa dua kantor terkait dugaan korupsi proyek BTS 4G milik Kominfo, Senin (7/11/2022). (Sumber: Kompas.com)
Penulis : Rofi Ali Majid | Editor : Hariyanto Kurniawan

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kejaksaan Agung melalui Tim Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) menggeledah kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo).

Dalam rilis yang diterima KOMPAS TV, penggeledahan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G.

Total dua kantor yang digeledah oleh Kejaksaan Agung. Pertama, Kantor Kemkominfo di Jalan Medan Merdeka Barat No 9, Jakarta Pusat. Kedua, Kantor PT ATE di Jalan Pegangsaan Dua, Jakarta Utara.

"Dari penggeledahan tersebut, telah dilakukan penyitaan berupa dokumen-dokumen dan barang bukti elektronik yang berkaitan dengan perkara dimaksud," ujar Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana, Senin (7/11/2022).

Penggeledahan ini dilaporkan berjalan lancar dan aman.

Baca Juga: DPR Sindir Vendor Tower BTS 4G Kominfo, Ibarat Yamaha Disuruh Bikin Mobil, Jadinya Odong-odong

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebut ada 12.548 dari 83.218 desa/kelurahan belum dapat mengakses jaringan 4G.

Pemerintah lantas membangun tower BTS 4G di 7.904 desa/kelurahan. Pengerjaannya dibagi dalam lima paket wilayah dengan target selesai dalam dua tahun. 

Masing-masing paket wilayah digarap oleh konsorsium besar yang kontrak payungnya diteken awal tahun lalu.

Dalam pelaksanaannya, proses pengerjaan proyek BTS 4G tak luput dari masalah.

Pada awal September lalu misalnya, Anggota DPR RI dari Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, mempertanyakan pengalaman vendor dalam menggarap proyek tower BTS.

"Paket 1 dan 2 (Fiberhome-red) di Sumatera, Kalimantan dan NTT. Ini mangkrak kalau di Kalimantan Barat," terang wakil fraksi PDIP itu, Rabu (7/9).

"Banyak besi-besi ditinggalkan, sudah menggali pondasi ditinggalkan, kemudian ada peralatan-peralatan yang ditimbun di kantor bupati, kantor camat, ini tidak kita inginkan," imbuhnya.

Baca Juga: Reaksi Menkominfo Saat Hitung Mundur Matikan TV Analog, Ternyata Masih Ada yang Hidup


 



Sumber : Kompas TV

BERITA LAINNYA



Close Ads x