Gus Yahya soal Politik Identitas: Dorong Demokrasi yang Lebih Rasional, Bukan Latar Belakang Agama

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Ketum PBNU) KH Yahya Cholil Staquf mengatakan, NU tak ingin ada politik identitas dalam Pemilu 2024 mendatang. Hal itu ia sampaikan dalam dialog Satu Meja di KOMPAS TV, Rabu (2/11/2022) malam.

"Ini (politik identitas-red) sudah pernah terjadi, dan kita tidak mau ini berlanjut terus. Maka kami bersiap juga untuk mencegah ini terjadi lagi," terang Gus Yahya, sapaan akrabnya.

"Kita ingin mendorong demokrasi yang lebih rasional, bersandar pada kualitas pribadi yang terlibat di dalam politik itu, bukan latar belakang identitasnya, apakah suku, agama, jenis kelamin atau lainnya," imbuh Ketum PBNU itu.

Adapun hal-hal yang dilihat yakni gagasan, kredibilitas, serta trek record dari sosok yang mengajukan diri. Ia lantas menyebut contoh penggunaan politik identitas yang tak baik.

"Walaupun kalau koruptor tapi islam kan masusk surga"

"Ini sesuatu yang tidak relevan dikembangkan dalam demokrasi kita," tegas Gus Yahya.

Baca Juga: Saat Gus Yahya Ketua PBNU Ditanya Bule: Kenapa Indonesia Tak Jadi Negara Islam Saja?

Sebelumnya diwartakan oleh KOMPAS.TV, Gus Yahya menegaskan NU tak boleh dimanfaatkan sebagai alat politik. Hal itu ia sampaikan via laman resmi organisasi tersebut pada Senin (26/9) lalu.

“Kami NU menolak secara tegas dan terus terang, untuk dijadikan alat politik pada pemilu (Pemilu 2024) yang akan datang,” ujar Gus Yahya.

Pengasuh Pondok Pesantren Raudlatut Thalibien Rembang itu semalam juga mengatakan, "Jelas dalam pengalaman kita, yang jadi ancaman terbesar adalah identitas agama, kita tak mau membiarkan itu berlangsung terus-menerus."

"Kita lakukan upaya-upaya untuk mencegah mereka menggunakan NU sebagai alat politik," tegasnya.

Baca Juga: Arti Presidential Threshold 20%, Mekanisme Pengajuan Capres & Cawapres, Siapa Partai Terkuat?