Tanggapi Temuan BPK soal Anggaran Nonkombatan Kemenhan, Jokowi: Selalu Ada di Tiap Kementerian

JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai belepotannya laporan penggunaan anggaran Komponen Cadangan Kementerian Pertahanan.

Kepala Negara menyebut telah memerintahkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk menindak lanjuti hasil temuan BPK. 

Perintah ini, kata Jokowi tidak hanya berlaku untuk Menhan, juga menteri-menteri lainnya.

"Saya sudah perintahkan kepada semua menteri dan tidak hanya satu urusan itu saja, karena kemarin juga baru disampaikan kepada saya, laporan untuk semester 1-nya dan temuannya banyak dan itu yang perlu dilakukan perbaikan-perbaikan," kata Jokowi saat menghadiri acara Indodefence Expo di Jakarta, Rabu (2/11/2022).

Dia telah menginstruksikan kepada kementerian untuk berkomunikasi dengan BPK.

Lebih lanjut, mantan Wali Kota Surakarta ini menyebut, temuan-temuan seperti itu selalu ada di setiap kementerian.

Meski demikian, Jokowi menekankan perbaikan-perbaikan bersifat administratif selalu dilakukan.

Baca Juga: BPK Surati Prabowo Subianto, Belepotan Administrasi Anggaran Program Nonkombatan

"Temuan-temuan seperti itu di Kementerian-kementerian itu selalu ada," ujarnya.

"Yang paling penting prosedur administratif itu bisa dilakukan perbaikan-perbaikan."

Diberitakan Kompas.TV sebelumnya, BPK menyebut menemukan beberapa masalah yang harus dikoreksi dalam anggaran program nonkombatan tahun 2021.

"Komcad ini dianggarkan oleh Kementerian Pertahanan, namun bertahap. Pelaksanaan secara bertahap itu ada beberapa koreksi," kata Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryanyana di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (1/11).

Meski demikian, Nyoman menjelaskan koreksi yang disampaikan BPK itu bersifat administratif.

Terkait temuan tersebut pun, Nyoman menuturkan telah disampaikan langsung kepada Prabowo, dan Kemenhan disebut sudah mulai melakukan perbaikan.

"Sudah kita surati langsung ke menterinya dan sudah ditindaklanjuti," ujarnya.

BPK juga menyatakan adanya potensi kerugian negara dalam sengkarut pada sebagian penggunaan anggaran program nonkombatan itu. 

Baca Juga: Jokowi: Sejak Awal Saya Sampaikan Dukung Prabowo