HARIAN KOMPAS KOMPAS.COM KOMPASIANA.COM TRIBUNNEWS.COM KONTAN.CO.ID BOLASPORT.COM GRID.ID GRIDOTO.COM GRAMEDIA.COM KGMEDIA.ID
Kompas TV nasional berita kompas tv

Dirut BPJS Kesehatan Menilai Teguran Presiden Hal Wajar

Sabtu, 20 Oktober 2018 | 16:10 WIB

Direktur utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris menilai teguran Presiden Joko Widodo terhadap defisit anggaran BPJS Kesehatan merupakan hal yang wajar.
 
Fahmi Idris menyatakan hal ini saat melakukan kunjungan kerja di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara.

Menurut Fahmi, BPJS Kesehatan merupakan bawahan presiden sehingga sangat wajar presiden memberikan arahan kepada mereka.

Teguran itu menurut Fahmi sebagai bentuk perhatian presiden kepada BPJS Kesehatan.

Penulis : I Wayan Gede Astaphala | Editor : Desy Hartini




VIDEO REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Close Ads x
NEWSTICKER
01:26
PERKUAT LINI SERANG, ARSENAL TERTARIK DATANGKAN PEMAIN NEWCASTLE, ALLAN SAINT MAXIMIN   MANCHESTER UNITED TERTARIK DATANGKAN PEMAIN WOLVERHAMPTON, ADAMA TRAORE   NEMANJA MATIC SEPAKAT PERPANJANG KONTRAK DI MANCHESTER UNITED HINGGA 2023   POLISI DALAMI PENGAMBILAN JENAZAH PASIEN COVID-19 DI RSUD DAYA MAKASSAR   KPK DALAMI ALIRAN UANG DALAM KASUS DUGAAN KORUPSI PENJUALAN DAN PEMASARAN PADA PT DIRGANTARA INDONESIA   MENPAN RB TJAHJO KUMOLO PASTIKAN TAK ADA SELEKSI CPNS DAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA TAHUN INI   MENAKER IDA FAUZIAH TEGASKAN PEMERINTAH TERUS ADVOKASI PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA   PANDEMI KORONA, BKSDA GARUT, JAWA BARAT, PERKETAT IZIN PENDAKIAN KE GUNUNG GUNTUR   MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN PASTIKAN PEMBUATAN SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN UNTUK KAPAL DI ATAS 30 GT SATU JAM   KPK EKSEKUSI TERDAKWA PENYUAP EKS KOMISIONER KPU WAHYU SETIAWAN, SAEFUL BAHRI, KE LAPAS SUKAMISKIN   KOMISI II DPR MINTA KEMENPAN RB TINGKATKAN KEMAMPUAN ASN MANFAATKAN TEKNOLOGI SELAMA BEKERJA DARI RUMAH   DISDIKPORA CATAT SEBAGIAN BESAR SD DAN SMP DI GUNUNGKIDUL, YOGYAKARTA, KEKURANGAN MURID   KETUA GUGUS TUGAS COVID-19 JAWA BARAT OPTIMISTIS KEGIATAN KEAGAMAAN DAN PENDIDIKAN CEPAT PULIH   KEMENDAGRI: KUOTA PPDB JALUR ZONASI DKI JAKARTA SUDAH SESUAI PERMENDIKBUD