PBB Sebut 2022 Jadi Tahun Paling Berdarah untuk Palestina, Dewan Keamanan Ditantang untuk Bertindak

NEW YORK, KOMPAS.TV - Koordinator khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk perdamaian di Timur Tengah, Tor Wennesland menyebut tahun 2022 akan menjadi tahun paling berdarah bagi warga Palestina di Tepi Barat sejak PBB melakukan pendataan pada 2005.

Dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB, Jumat (28/10/2022), Wennesland meminta tindakan segera untuk meredakan "situasi eksplosif ini" dan berupaya memperbarui perundingan Israel-Palestina.

"Keputusasaan, kemarahan, dan tensi sekali lagi meletus menjadi suatu siklus kekerasan mematikan yang semakin sulit diredakan. Terlalu banyak orang, banyak sekali warga Palestina terbunuh atau terluka," kata Wennesland dikutip Associated Press.

Menurut asesmen Wennesland, situasi rawan belakangan ini berakar dari kekerasan selama berdekade-dekade yang menimbulkan korban di pihak Palestina dan Israel, absennya perundingan yang berkepanjangan, serta kegagalan membereskan isu-isu kunci di pusat konflik Israel-Palestina.

Baca Juga: PM Shtayyeh: Indonesia di Pihak Palestina, bukan Mediator yang Berjarak dari Pihak Bertikai

Ia pun kembali menegaskan pesannya untuk komunitas internasional, otoritas Palestina, serta otoritas Israel yang telah dilontarkan beberapa pekan belakangan.

"Yang perlu diprioritaskan segera adalah upaya meredakan situasi dan membalikkan tren negatif di lapangan. Namun, tujuannya mesti untuk memperkuat dan memperdayakan Otoritas Palestina dan kembali ke proses-proses politis," kata Wennesland.

Sementara itu, untuk meredakan situasi penuh kekerasan di Tepi Barat, representatif Palestina untuk PBB, Riyad Mansour menantang Dewan Keamanan untuk segera bertindak.

"Rakyat kami, anak-anak kami, para pemuda kami dibunuhi. Dan mereka tidak akan mati sia-sia," kata Mansour.

"Apa yang terjadi selanjutnya adalah tanggung jawab Anda sekalian. Kami mengetuk setiap pintu, mencari setiap jalan yang berujung kemerdekaan dan kehormatan, keadilan dan pemulihan, keamanan dan perdamaian bersama," lanjutnya.

Akan tetapi, menurut Mansour, 75 tahun sejak pembagian wilayah Palestina oleh Inggris Raya, rakyat Palestina masih menunggu "bagian mereka untuk merdeka." Ia pun menuduh Israel "berusaha menghancurkan negara Palestina."

Perwakilan Palestina itu pun menantang Dewan Keamanan PBB untuk melindungi dan mempromosikan wacana solusi dua-negara dan kemungkinan tindakan hukum di Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) terhadap pendudukan Israel.

"Antara kami hidup berdampingan, atau saya khawatir bahwa kami akan mati berdampingan," kata Mansour tentang pendudukan Israel.

Mansour menegaskan, jika dibutuhkan, terdapat kemungkinan timbulnya perjuangan kemerdekaan Palestina selama berdekade-dekade mendatang dan pertumpahan darah lebih lanjut.

Baca Juga: Di Hadapan PM Palestina, Jokowi Sebut Palestina Sahabat Dekat Indonesia