Ombudsman Duga Ada Maladministrasi Kemenkes dan BPOM dalam Kasus Gagal Ginjal Akut Anak

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ombudsman RI menemukan sejumlah dugaan potensi maladminsitrasi yang dilakukan Kementerian Kesehatan dan Badan POM, dalam kasus gagal ginjal akut pada anak-anak di Indonesia. 

Anggota Ombudsman Robert Na Endi Jaweng menyatakan, Kemenkes tidak bisa menyajikan data yang valid terkait kasus gagal ginjal akut pada anak (GGAPA). Ia menyebut, kasus ini terjadi bukan baru-baru ini, tapi sudah sejak bukan Januari. 

"Kami mempertanyakan data yang disampaikan Kemenkes, apa benar Januari itu hanya 2 kasus lalu Februari itu 0 kasus. Angka itu kan baru diperoleh pada bulan Agustus dan September," kata Robert dalam konferensi pers virtual, Selasa (25/10/2022). 

"Saat kejadian memuncak pemerintah baru men-tracking ke belakang, jadi belum tentu akurat. Kalau memang benar tidak akurat, maka pemerintah sudah melakukan maladministrasi data," katanya. 

Baca Juga: DPR: Ada Dugaan Subtitusi Bahan Baku Obat Sirup, Kemenkes dan Bea Cukai Harus Cek

Robert menuturkan, jika Kemenkes bisa menjalankan perannya dengan baik, mestinya masalah ini bisa dicegah jauh-jauh hari. 

Sedangkan potensi maladministrasi yang dilakukan BPOM adalah lalai dalam pengawasan pre dan post market. Ia menilai BPOM tidak maksimal dalam mengawasi produk yang diuji oleh perusahaan farmasi. 

Dengan mekanisme uji mandiri, itu seolah BPOM memberikan kewenangan negara kepada perusahaan farmasi tanpa kontrol yang kuat. 

"Yang terjadi, uji mandiri dilakukan perusahaan farmasi baru mereka laporkan ke BPOM. Jadi BPOM terkesan pasif dan menunggu. Kami minta kontrol harus aktif, pada tingkat tertentu harus diambil sampling random dan BPOM sendiri yang menguji," tutur Robert. 

Robert juga meminta ada sanksi yang keras kepada perusahaan yang produknya terbukti mengandung zat yang menyebabkan gagal ginjal akut. 

Baca Juga: Presiden Jokowi Beri Empat Arahan Penanganan Gagal Ginjal Akut: Jangan Anggap Ini Masalah Kecil