KPK: Ada Pihak Bangun Opini Agar Lukas Enembe Hindari Pemeriksaan

JAKARTA, KOMPAS.TV - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyayangkan langkah sejumlah pihak yang berupaya membangun opini agar Gubernur Papua Lukas Enembe terhindar dari pemeriksaan.

"KPK menyayangkan adanya pihak-pihak yang membangun opini agar saksi maupun tersangka menghindari pemeriksaan KPK," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, dikutip dari Antara, Jumat (30/9/2022).

Namun Ali tak mau mengungkap pihak-pihak yang disebutnya itu.

Baca Juga: MAKI soal Klaim Kekayaan Lukas Enembe Berasal dari Tambang Emas: Hoaks

Ali menegaskan, setiap penanganan kasus yang dilakukan KPK, termasuk kasus Lukas Enembe, merupakan murni penegakan hukum.

"Sehingga kami meminta kepada pihak-pihak tertentu untuk tidak memperkeruh dan memprovokasi masyarakat dengan narasi-narasi adanya kriminalisasi maupun politisasi," ucap Ali.

Mewakili KPK, Ali mengajak seluruh pihak bersama-sama menjaga suasana kondusif demi keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan seluruh masyarakat Papua.

Mahfud MD Bersuara soal Kasus Lukas Enembe Dituding Politis

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan kasus hukum Lukas Enembe sama sekali tidak ada hubungannya dengan politik.

"Kasus hukum Lukas Enembe itu tak ada hubungannya dengan politik," ujar Mahfud dalam keterangannya, Kamis (29/9/2022) dilansir Kompas.com.

Penegasan ini untuk merespons pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menyebutkan, penetapan Lukas Enembe sebagai tersangka terkait pengisian jabatan Wakil Gubernur Papua.

Baca Juga: Ada Perubahan Pasal yang Disangkakan, AHY Ungkap Skenario KPK Jerat Gubernur Papua Lukas Enembe

Menurut AHY, Lukas mendapat dua kali ancaman dan intervensi dari elemen negara yang memaksakan bakal calonnya untuk posisi Wakil Gubernur Papua.

Pihak tersebut meminta kepada Enembe agar figur tertentu dipilih menjadi pengganti Klemen Tinal yang meninggal dunia.