Kabar Dewan Jenderal Pemicu Peristiwa G30S PKI dan Hoaks Kudeta Soekarno tahun 1965

JAKARTA, KOMPAS.TV - Istilah Dewan Jenderal berkaitan erat dengan Gerakan 30 September (G30S) lantaran Partai Komunis Indonesia (PKI) kala itu menuding sejumlah jenderal hendak mengkudeta Presiden Soekarno.

Di dalam buku Jenderal TNI anumerta Basoeki Rachmat dan Supersemar (2008) karya Dasman Djamaluddin, sebelumnya PKI telah menggulirkan isu bahwa Dewan Jenderal akan merebut kekuasaan dari Presiden Soekarno.

Melansir Kompas.com, PKI menilai bahwa ada rencana kudeta terhadap Presiden Soekarno dengan cara memanfaatkan pengerahan pasukan dari daerah yang didatangkan ke Jakarta dalam rangka peringatan HUT ABRI pada 5 Oktober 1965.

Akan tetapi kabar tersebut ditepis oleh Menteri sekaligus Panglima Angkatan Darat Letjen Ahmad Yani.

Di dalam buku "Malam Bencana 1965 dalam Belitan Krisis Nasional", Ahmad Yani mengatakan bahwa kelompok jenderal itu sebenarnya bernama resmi Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti) dan hanya berfungsi sebagai penasihat bagian kenaikan pangkat dan jabatan dalam Angkatan Darat.

Mereka bertugas membahas kenaikan pangkat dan jabatan dari kolonel ke brigjen dan dari brigjen ke mayjen dan seterusnya.

Isu Dewan Jenderal muncul dari kebocoran sebuah dokumen di kalangan PKI yang menyebut Dewan Jenderal sedang bersiap melakukan kudeta pada 5 Oktober 1965, dilansir dari Harian Kompas pada 9 Februari 2001.

Dokumen itu menyebut anggota Dewan Jenderal terdiri dari 25 orang. Penggerak utamanya adalah Mayjen S Parman, Mayjen MT Haryono, Brigjen Sutoyo Siswomihardjo, dan Brigjen Soekendro.

Baca Juga: Daftar Film yang Bercerita Tentang Tragedi G30S PKI

Berikut ini susunan kabinet Dewan Jenderal yang dipercaya oleh PKI:

• Perdana Menteri: Jendral A.H. Nasution
• Wakil Perdana Menteri/Menteri Pertahanan: Letjen Ahmad Yani
• Menteri Dalam Negeri: R.M. Hadisubeno Sosrowerdojo (Politikus Partai Nasional Indonesia, Mantan Gubernur Jawa Tengah, Mantan Walikota Semarang)
• Menteri Luar Negeri: Roeslan Abdulgani (Politikus Partai Nasional Indonesia)
• Menteri Hubungan Perdagangan: Brigjen Ahmad Sukendro
• Menteri/Jaksa Agung: Mayjen S. Parman
• Menteri Agama: K.H. Rusli
• Menteri/Panglima Angkatan Darat: Mayjen Ibrahim Adjie (Pangdam Siliwangi waktu itu)
• Menteri/Panglima Angkatan Laut: tidak diketahui
• Menteri/Panglima Angkatan Udara: Marsekal Madya Rusmin Nurjadin
• Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian: Mayjen Pol. Jasin.

Peter Kasenda dalam Kematian DN Aidit dan Kejatuhan PKI (2016) menulis, Dipa Nusantara Aidit atau DN Aidit memimpin badan rahasia dalam PKI dengan nama Biro Chusus (BC) PKI.

Badan ini dirancang sebagai intelijen yang menghimpun informasi dari para perwira militer simpatisan PKI. Pada zamannya, tiap partai dan kelompok politik punya jaringan serupa dalam militer.

Pembahasan dalam rapat BC PKI juga meliputi langkah menyikapi adanya isu Dewan Jenderal. 

Informasi dari BC PKI berguna untuk menentukan keputusan PKI untuk bertindak sebelum kudeta terjadi atau menunggu.

Baca Juga: Pengangkat Jenazah Jenderal Korban G30S/PKI di Lubang Buaya, Pelda KKO (Purn) Soegimin Meninggal

Berdasarkan rapat dengan para perwira militer, Kepala BC PKI Syam Kamaruzaman menyimpulkan pihak militer siap melancarkan langkah untuk mencegah kudeta Dewan Jenderal.

PKI menyusun langkah dengan cara menculik sejumlah jenderal yang disebut akan melakukan kudeta untuk dihadapkan kepada Presiden Soekarno.