Tujuan Lestari terkait

Sidang Majelis Umum PBB Didominasi Isu Ukraina, Palestina Ingatkan Dunia soal Pendudukan Israel

Abbas pun mengkritik bagaimana sekutu Israel yang menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB, termasuk AS, menggunakan kekuatan veto untuk mencegah tindakan PBB di Palestina.

Ia menyebut tidak peduli berapa ratus resolusi yang diloloskan, jika masih ada veto, tidak akan ada yang diimplementasikan.

“Mereka (Israel) meluncurkan kampanye gila untuk menyita tanah-tanah kami, membangun permukiman, menjarah sumber daya kami, seolah tanah ini kosong dan tak ada pemiliknya, tepat seperti yang mereka lakukan pada 1948,” kata Abbas dikutip Associated Press.

Presiden 87 tahun itu pun mengkritik PBB yang dianggapnya menetapkan “standar ganda” pada isu Israel-Palestina. Baginya, hukum internasional seolah tak berlaku kepada Israel.

“Kenapa ada standar ganda, kenapa mereka (PBB) tidak memperlakukan kami setara dengan yang lain? Di suatu tempat ada hukum internasional, di tempat lain tidak ada. Mengapa ada standar ganda jika sampai ke urusan Israel?” kata Abbas.

Abbas pun mengkritik Perdana Menteri Israel Yair Lapid yang berbicara sehari sebelumnya. Lapid mengaku pihaknya mendukung solusi dua-negara dalam masalah Israel-Palestina.

Akan tetapi, Abbas menyebut kebijakan-kebijakan pendudukan Israel justru membuat cita-cita perdamaian melalui solusi itu semakin “memudar.”

Selain Abbas, Perdana Menteri Pakistan Shabaz Sharif juga mendesakkan urgensi isu konflik perbatasan antara Pakistan dengan India. Ia menuduh India meluncurkan “kampanye represi yang tanpa henti” di kawasan Jammu dan Kashmir.

Kawasan pegunungan Jammu dan Kashmir telah dipersengketakan Pakistan dan India sejak 75 tahun lalu. Sharif mendesak PBB dan para pemimpin dunia “memainkan peran yang sesuai” untuk mengakhiri konflik tersebut.

Kemudian, Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina mengeluhkan keberadaan sejuta pengungsi Rohingnya yang memadati kamp-kamp di negaranya.

Kepada Majelis Umum PBB, ia mengatakan repatriasi adalah satu-satunya solusi krisis pengungsi tersebut. Namun, Bangladesh enggan mengirim pengungsi Rohingya balik ke Myanmar karena mereka akan mengalami diskriminasi.

Baca Juga: India Tegaskan Tetap Netral dalam Perang Rusia-Ukraina, Disampaikan dalam Sidang Majelis Umum PBB