Kompas TV nasional hukum

Aktivis Papua: Jika Lukas Enembe tak Bisa Diperiksa, Tudingan akan Terus Bergulir

Minggu, 25 September 2022 | 11:49 WIB
aktivis-papua-jika-lukas-enembe-tak-bisa-diperiksa-tudingan-akan-terus-bergulir
Aktivis menyebut, jika Gubernur Papua Lukas Enembe tidak menghadiri pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tudingan pada dirinya akan terus bergulir. (Sumber: Tangkapan layar Kompas TV)

Penulis : Kurniawan Eka Mulyana | Editor : Purwanto

JAYAPURA,  KOMPAS.TV – Tudingan dugaan korupsi terhadap Gubenur Papua Lukas Enembe akan terus bergulir apabila ia tak memenuhi undangan pemeriksaan KPK.

Pendapat itu disampaikan oleh Direktur Papua Anticorruption Investigation, Anton Raharusun, menanggapi keengganan Lukas Enembe datang memenuhi surat pemanggilan KPK.

“Pak Lukas itu perlu dimintai keterangan oleh KPK, sehingga bisa  membuka semua tudingan-tudingan, tuduhan-tuduhan yag dialamatkan pada Beliau,” kata Anton Raharusun, dikutip dari Kompas Siang, Kompas TV, Minggu (25/9/2022).

“Kalau kemudian Pak Lukas memang tidak bisa diperiksa, maka tudingan-tudingan itu semakin terus bergulir.”

Anton mengatakan KPK berupaya mengklarifikasi untuk memastikan aliran-aliran dana yang digunakan Lukas Enembe itu tidak berasal dari sumber-sumber yang tidak legal.

“Misalnya APBD, kemudian yang juga lari ke kasino, dan pembelian-pembelian yang lain misalnya pembelian jam tangan dan lainnya.”

Baca Juga: Soal Aliran Dana Lukas Enembe, Mahfud MD: KPK Akan Buktikan!

Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan telah melayangkan surat pemanggilan kedua untuk pemeriksaan Lukas Enembe. Ia akan diperiksa pada Senin besok di Gedung Merah Putih. 

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam), Mahfud MD, menyebut bahwa dirinya memiliki pengalaman tentang permintaan dana dari Papua.

“Pengalaman saya itu, Papua itu kalau minta dana, yang sebelumnya belum beres sudah minta lagi. Misalnya kemarin dana PON yang sangat besar,” ucapnya.

Menurut Mahfud, pada pelaksanaan PON, sebelum pencairan dana, pemerintah pusat sudah meminta pertanggungjawaban anggaran sebelumnya.


Sumber : Kompas TV

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

REKOMENDASI UNTUK ANDA

Powered by



Video Pilihan

BERITA LAINNYA


Close Ads x