Elektabilitas Ganjar Masih Tertinggi, Politisi PDIP Ingatkan Sejarah Kemenangan Jokowi di DKI

JAKARTA, KOMPAS.TV - DPP PDI Perjuangan diminta untuk tidak salah mengambil keputusan dalam menentukan calon presiden di Pilpres 2024. Sebab, hal ini akan berpengaruh terhadap suara PDIP di pemilihan legislatif atau Pileg. 

Politisi PDI Perjuangan Deddy Yevri Hanteru Sitorus menilai, tingginya elektabilitas kader PDIP Ganjar Pranowo di survei Pilpres tidak memengaruhi suara PDIP.

Menurut Deddy, selama ini hasil survei terkait kandidat capres yang memiliki elektabilitas tinggi tidak menyangkut-pautkan Pileg dengan calon presiden. 

Baca Juga: Litbang Kompas : Elektabilitas Puan di Bawah 1 Persen

"Artinya tanpa disebut siapa pun capresnya, sejauh hasil survei yang ada, PDIP tetap berada pada posisi puncak," ujar Deddy di program Sapa Indonesia Malam KOMPAS TV, Selasa (20/9/2022).

Deddy menjelaskan, PDIP merupakan partai ideologis, dan tidak pernah berpikir bahwa pemilu hanya semata-mata untuk kemenangan. Tetapi juga soal prinsip dan keteguhan dalam menjalankan prosedur yang dipercaya akan membawa partai tetap eksis. 

Menurutnya, PDIP tetap percaya akan kekuatan partai, walaupun capres yang diusung bukan dari kandidat memiliki hasil tinggi dalam survei.

Baca Juga: Survei SMRC: Elektabilitas Ganjar Kalahkan Prabowo dan Anies

"Kami percaya ketua umum punya waktu yang cukup untuk merenung atau memilih siapa capres yang terbaik. Partai ini siap untuk menang maupun kalah, dan kita percaya pada kekuatan partai," ujar Deddy. 

Deddy menambahkan, survei memang masuk dalam salah satu varian yang dipakai PDIP untuk mempertimbangkan calon kandidat capres. 

Namun, perlu diingat juga, PDIP punya sejarah kemenangan di Pilkada DKI Jakarta dan Pilkada Kota Surakarta dengan tidak mementingkan hasil survei. 

Baca Juga: Sekjen PDIP Ungkap Kans Ahok Maju Pilkada DKI 2024 Didukung Megawati

Kala itu, hasil survei menyatakan kandidat yang diusung PDIP, Joko Widodo mendapat skor rendah, dengan kekuatan partai Jokowi bisa memenangkan pemilihan gubernur DKI pada 2012 dan wali kota Surakarta tahun 2005.

"Saat walikota Solo, pak Jokowi ini bukan siapa-siapa, surveinya rendah. Ketika masuk DKI, surveinya juga rendah, hanya 6,2 atau 7,2 persen. Jadi memutuskan Pak Jokowi dari jauh-jauh hari saat surveinya rendah," ujar Deddy.