BBM Naik, Kepuasan Publik ke Jokowi Anjlok, IPI: Masyarakat Terlalu Lama Dimanjakan Rezim Subsidi

JAKARTA, KOMPAS.TV - Hasil survei Indikator Politik Indonesia (IPI) menunjukkan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun sebesar 9,7 persen usai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Sebelum kenaikan harga BBM, kepuasan publik terhadap Jokowi berada di angka 72,3 persen. Kini, angka tersebut turun menjadi 62,6 persen, dengan rincian 16,3 persen sangat puas dan 46,3 persen cukup puas.

Direktur Eksekutif IPI Burhanuddin Muhtadi mengatakan bahwa faktor yang menjadi penyebab turunnya kepuasan publik terhadap Jokowi ini memang karena kenaikan harga BBM.

Baca Juga: Survei Indikator: Kepuasan Publik atas Kinerja Jokowi Anjlok, Buntut Harga BBM Naik

“Tentu penyebab utamanya kenaikan harga BBM, adalah sebuah kebijakan yang tidak populer, bukan hanya pada masa pemerintahan Pak Jokowi, tapi juga kebijakan yang tidak populer sejak pemerintahan sebelumnya, masa Suharto, bahkan pasca-reformasi,” kata Burhanuddin dalam Sapa Indonesia Malam Kompas TV, Selasa (20/9/2022).

“Setiap isu kenaikan BBM itu selalu memicu resistensi karena memang masyarakat terlalu lama dimanjakan oleh rezim subsidi,” sambungnya.

Dalam konteks kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi, Burhanuddin mengatakan bahwa kebijakan kenaikan harga BBM ini diambil pada waktu yang tepat.

Pasalnya, kenaikan harga BBM ini diteken saat tingkat approval rating president berada di angka yang tinggi.

“Coba kebijakan ini diambil pada bulan April, ketika approval rating beliau hanya di kisaran 58 persen, efeknya bisa bahaya, karena bisa di bawah 50 persen,” jelasnya.

“Ketika approval rating sedang pulih, di atas 72 persen, kemudian kebijakan ini diambil, itu impact-nya tidak sampai membawa approval rating turun di bawah batas angka psikologis, 50 persen, sekarang kan masih 62 persen,” urainya.

Baca Juga: Tanggapan Istana soal Kepuasan pada Kinerja Jokowi Menurun, Singgung Kondisi Global dan Inflasi

Jika angka tersebut jatuh, pemerintah juga masih memiliki banyak waktu untuk mengembalikan approval rating president, mengingat pemilu masih jauh.

Terlepas dari tingkat kepuasan publik yang turun, Burhanuddin menegaskan bahwa kebijakan kenaikan harga BBM ini harus diikuti dengan langkah mitigasi yang tepat.