Kompas TV nasional rumah pemilu

Sebut Pemilu 2024 Curang, Aria Bima: Cara Pikir SBY Harus Diluruskan

Kompas.tv - 19 September 2022, 09:06 WIB
sebut-pemilu-2024-curang-aria-bima-cara-pikir-sby-harus-diluruskan
Politisi PDI Perjuangan Aria Bima menanggapi pernyataan SBY terkait adanya indikasi kecurangan dalam Pemilu 2024, Senin (19/9/2022). (Sumber: KOMPAS TV)
Penulis : Rofi Ali Majid | Editor : Desy Afrianti

JAKARTA, KOMPAS.TV - Aria Bima, Politisi senior dari PDI Perjuangan, menanggapi pernyataan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyebut ada indikasi kecurangan dalam Pemilu 2024.

"Informasinya, Demokrat sebagai oposisi, jangan harap bisa mengajukan capres-cawapresnya sendiri, bersama koalisi tentunya. Jahat bukan? Menginjak-injak hak rakyat bukan," ungkap SBY dalam Rapat Pimpinan Nasional Partai Demokrat tengah pekan kemarin.

Aria mengomentari pernyataan itu dalam dialog Sapa Indonesia Pagi di KOMPAS TV, Senin (19/9/2022).

"Saya melihat ini kekhawatiran, tidak ingin terjadinya lagi peristiwa AHY tak mendapatkan partai untuk maju sebagai capres/cawapres," kata Aria.

Ia menerjemahkan pernyataan SBY sebagai wujud ketakutan putranya gagal melaju dalam Pemilu 2024 mendatang.

"Nah kalau tidak mendapat dukungan, jangan dikatakan dijegal. Apa yang disampaikan Pak SBY ini menunjukkan kekhawatiran beliau, kalau ada dua calon, kemudian AHY tak bisa masuk, sehingga dikatakan sebagai penjegalan," imbuh Aria.

"Ini sesuatu yang menurut saya, konstruksi berpikir Pak SBY harus diluruskan," ujarnya.

Anggota DPR RI dari Dapil V Jawa Tengah itu juga menganggap statement SBY menggelikan, "karena itu merupakan perasaan takut kalah sebelum bertanding, akibat tidak mampu menyusun formula untuk mengangkat AHY."

Baca Juga: Bima Aria sebut SBY Gunakan Strategi Playing Victims : Indikasi Pemilu Tak Jujur, Dia Terbayang 2004

Sehari sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto juga menanggapi pernyataan SBY.

Menurutnya, sistem pengajuan calon presiden dan wakil presiden sudah dibentuk demi membangun pemerintahan yang efektif.

Calon presiden dan wakil presiden terpilih tak hanya memiliki basis elektoral dari rakyat, tetapi juga dari parlemen, sehingga memungkinkan pemerintah terpilih dapat mengambil keputusan dengan objektif.

"Karena ada dukungan minimum sebesar 20 persen kursi di DPR," ujar Hasto, Minggu (18/9).

Baca Juga: SBY Turun Gunung 2024, Aria Bima: Turun dari Gunung Mana? Pemilu 2009 Lebih Tidak Jujur Kata Publik


 



Sumber : Kompas TV

BERITA LAINNYA



Close Ads x