JAKARTA, KOMPAS.TV - DPP PDI Perjuangan angkat bicara terkait informasi yang diterima Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Pemilu 2024 dengan tidak jujur dan adil.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengingatkan puncak kecurangan yang terjadi dalam sejarah demokrasi justru terjadi pada Pemilu 2009, saat SBY berkuasa.
Saat itu banyak terjadi manipulasi daftar pemilih tetap (DPT) yang bersifat masif. Salah satu buktinya ada di Pacitan.
Baca Juga: SBY: Saya Harus Turun Gunung Hadapi Pemilu 2024, Ada Tanda-tanda Pemilu Tidak Jujur dan Tidak Adil
Menurut Hasto sebagai pemimpin negera, SBY harus bertangung jawab terkait manipulasi DPT yang terjadi pada Pemilu 2009.
"Jaman Pak Harto saja tidak ada manipulasi DPT," ujar Hasto dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (19/8/2022).
Hasto juga mengkritisi masuknya Anas Urbaningrum dan Andi Nurpati, mantan anggota KPU sebagai pengurus teras Partai Demokrat.
Hasto menilai perekrutan Anas Urbaningrum dan Andi Nurpati, salah satu indikasi adanya kecurangan pemilu di era pemerintahan SBY.
Baca Juga: AHY Bandingkan Pemerintahan Era Jokowi dan SBY, Istana: Kepemimpinan Memang Harus Berkelanjutan
Di era SBY juga banyak tim senyap untuk memuluskan hasil pemilu. Di luar itu, data-data hasil Pemilu kemudian dimusnahkan.
"Menurut penelitian, SBY menggunakan dana hasil kenaikan BBM untuk kepentingan elektoral. Pada saat bersamaan terjadi politisasi hukum terhadap lawan politik Pak SBY," ujar Hasto.
Lebih jauh Hasto menilai pernyataan SBY bahwa selama 10 tahun Demokrat memimpin tidak pernah melakukan kecurangan Pemilu, mudah sekali dipatahkan.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.