Demokrat Setuju Pembangunan IKN tapi Sarankan Ditunda, AHY: Indonesia Tidak Boleh Terus Tambah Utang

JAKARTA, KOMPAS.TV - Partai Demokrat setuju dengan pembangunan pusat pemerintahan atau Ibu Kota Negara (IKN) baru, mengingat kondisi kota Jakarta yang dinilai sudah tidak ideal lagi.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat menyampaikan pidato politik dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Demokrat di JCC, Senayan, Jakarta, Jumat (16/9/2022).

"Catatan Demokrat adalah, IKN tersebut harus dikonsepkan, direncanakan, dan dipersiapkan dengan baik. Kalau tidak, maka bisa gagal pembangunannya," kata AHY, dikutip dari pemberitaan Kompas TV.

Meski mengaku setuju, AHY menyarankan agar proyek perpindahan IKN ke IKN baru di Kalimantan Timur yang dinamakan Nusantara, ditunda.

Baca Juga: Mensos Risma Jawab Sindiran AHY Soal BLT: Kondisi Memang Tidak Stabil!

Sebab, menurutnya, saat ini masyarakat lebih membutuhkan bantuan pemerintah ketimbang pembangunan infrastruktur.

Dia mengatakan, menunda pembangunan proyek nasional strategis, bukanlah sesuatu yang tabu.

“Menunda proyek pada kondisi saat ini, lebih baik daripada memaksakannya. Jika proyek-proyek ini dipaksakan, akan berdampak buruk bagi kehidupan sosial ekonomi rakyat," kata AHY.

Menurut dia, saat ini bukan waktu yang tepat untuk menggunakan APBN untuk pembiayaan IKN baru.

Karena, pembangunan IKN memerlukan biaya dan waktu yang cukup besar, dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi negara.

"Begitu juga, pada proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Belakangan ini, telah diputuskan, adanya alokasi penyertaan modal negara, dari APBN.”

“Triliunan rupiah. Padahal pada awalnya, pemerintah berjanji, tidak mengambil satu sen pun dari APBN. Nilai proyeknya pun semakin membengkak dari skema perhitungan awal," ujarnya.

Partai Demokrat, lanjutnya, menyarankan perencanaan yang matang dalam membangun megaproyek tersebut.

Baca Juga: AHY Sindir Pemerintahan Jokowi yang Pakai Kebijakan BLT: Dulu Dihina-hina!

Nantinya, dengan perencanaan yang matang, kata dia, IKN tidak mudah berubah di tengah jalan yang bisa sangat merugikan keuangan negara, dan memberatkan pemerintah sendiri.

"Indonesia tentu, tidak boleh terus-menerus menambah utangnya. Juga sangat tidak bijaksana, jika megaproyek itu didanai dari utang.”

“Utang ini justru akan menambah beban fiskal kita. Apalagi kita tengah menghadapi krisis, dan tekanan ekonomi yang berat," kata putra sulung mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.