Kompas TV video vod

Presiden Jokowi Instruksikan Mobil Listrik Digunakan Pejabat, Pengadaan Gunakan APBN dan APBD

Kamis, 15 September 2022 | 23:10 WIB

Penulis : Kharismaningtyas

JAKARTA, KOMPAS.TV - Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 2022 menyebut, penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat serta pemerintah daerah.

Aturan ini berlaku, sejak inpres tersebut ditandatangani yaitu mulai 13 September 2022.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan ingin segera melakukan transisi besar-besaran dari mobil berbahan bakar fosil ke mobil listrik yang ramah lingkungan.

Dalam Inpres disebutkan, pendanaan untuk penggunaan mobil listrik untuk kendaraan dinas menggunakan APBN, APD, atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara pengadaannya dapat dilakukan lewat skema pembelian, sewa, maupun konversi kendaraan dari bahan bakar minyak menjadi listrik.

Bagaimana detil Instruksi Presiden mewajibkan pejabat pusat dan daerah menggunakan mobil listrik?

Lalu seperti apa persiapan dan penganggarannya untuk memenuhi kendaraan dinas pejabat dari kementerian, TNI-Polri hingga di pemerintahan daerah?

Kita berbincang dengan Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko.


Sumber : Kompas TV

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.


BERITA LAINNYA


Close Ads x