PM Australia Katakan Lepas dari Inggris dan Menjadi Republik Bukan Prioritas

SYDNEY, KOMPAS.TV - Perdana Menteri Australia Anthony Albanese hari Kamis, (15/9/2022) mengatakan prioritasnya adalah mengadakan referendum tentang hak-hak politik masyarakat adat, bukan untuk mencopot raja Inggris dari posisi kepala negara Australia.

Seperti laporan Straits Times, Kamis, (15/9/2022), pemimpin Partai Buruh kiri-tengah itu adalah bagian dari kaum republikan yang diakui tetapi menolak untuk ditarik ke dalam perdebatan soal iti setelah kematian Ratu Elizabeth II.

Sebaliknya, Albanese mengatakan dia fokus pada referendum yang direncanakan memberikan hak masyarakat adat untuk berkonsultasi dengan anggota parlemen mengenai hal-hal yang mempengaruhi mereka, yang disebut Voice to Parliament atau Suara untuk Parlemen.

"Saya ingin warga Australia berkonsentrasi pada Suara untuk Parlemen," katanya kepada penyiar nasional ABC ketika ditanya mengapa Australia tidak mempertimbangkan masa depannya di bawah monarki selama masa jabatan tiga tahun pertamanya.

"Kita harus bangga dengan fakta bahwa kita berbagi benua ini dengan budaya tertua yang berkelanjutan di bumi, setidaknya 65.000 tahun.

"Itu harus menjadi sesuatu yang perlu diperbaiki sebelum hal-hal lain diperdebatkan."

Australia adalah koloni Inggris selama lebih dari 100 tahun. Negara ini memperoleh kemerdekaan tahun 1901, tetapi mempertahankan raja Inggris sebagai kepala negara.

Baca Juga: Warga Australia Panik Muncul Isu Uang Gambar Ratu Elizabeth Tak Bisa Digunakan, Ini Kenyataannya

Tahun 1999, warga Australia memilih untuk tidak menyingkirkan ratu dari posisi kepala negara setelah jajak pendapat yang tipis.

Namun beberapa pendukung republik memilih untuk tidak menyingkirkan ratu dari posisi kepala negara karena mereka menentang model baru yang diusulkan, di mana yang memilih kepala negara adalah anggota Parlemen, bukan publik.

Jajak pendapat menjelang referendum 1999 dan sebelum kematian Ratu Elizabeth II menunjukkan sebagian besar warga Australia mendukung menjadi republik.

"Mendapatkan perubahan konstitusi di negara ini sangat sulit," kata Albanese, menunjuk pada pemungutan suara tahun 1999.

"Gagasan bahwa Anda akan melakukan banyak debat sekaligus, menurut saya, tidak layak dan saya  membuat prioritas saya dengan jelas."

Masalah apakah Australia akan menjadi republik dihidupkan kembali sejak Albanese terpilih sebagai perdana menteri awal tahun ini, menggantikan pemerintah konservatif yang lebih mendukung monarki.

Dia dengan cepat menunjuk "menteri republik" pertama di negara itu dan menyarankan agar referendum lain dapat diadakan di masa depan.