Kompas TV tekno internet

Pegiat Internet Beli Data Pemerintah dari Bjorka, Ini isi dan Analisisnya

Kompas.tv - 14 September 2022, 11:53 WIB
pegiat-internet-beli-data-pemerintah-dari-bjorka-ini-isi-dan-analisisnya
Bjorka mengeklaim telah membobol data Presiden RI yang berisi transaksi surat dan dokumen. Pegiat internet Khakim Assidiqi Nur Hudaya membeli data itu dan membagikan analisisnya melalui Twitter pada Senin (12/9/2022). (Sumber: Tangkapan layar thread di Breached.to)
Penulis : Rofi Ali Majid | Editor : Desy Afrianti

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pemerintah melalui Mahfud MD selaku Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) menegaskan tidak ada isi dokumen negara yang bocor, dalam konferensi pers pada Rabu (14/9/2022).

“Tidak ada, ini cuma data-data umum yang sifatnya, sebenarnya perihal surat ini-surat itu, isinya sampai detik ini belum ada yang dibobol,” kata Mahfud.

Apa yang disampaikan Mahfud selaras dengan analisis pegiat internet, Khakim Assidiqi Nur Hudaya, yang sudah membeli data pemerintah dari Bjorka.

Ia membagikan sample isi data berserta analisanya melalui akun Twitter pribadi @huedaya pada Senin (12/9) lalu.

"Aku mencoba membeli data yang dibocorkan Bjorka untuk mengetahui apakah informasi tersebut benar atau palsu," ungkap Hudaya.

"Karena data tersebut diduga adalah data negara, sekaligus untuk melindungi privasi presiden, maka aku hanya mencoba memverifikasi data yang kemungkinan sudah banyak diketahui publik, seperti pembukaan acara atau kunjungan," ujarnya.

Baca Juga: Mahfud MD: Bjorka Tak Punya Keahlian Khusus, Hacker Zaman SBY Percakapan Telepon Sampai Tersebar

Pertama, Hudaya menjelaskan data berjudul “letters-to-jokowi .zip” berisi satu berkas “letters-to-jokowi.csv”, mengandung 507,484 baris data, dibuat dalam rentang 4 Juli 2019 hingga 3 Maret 2021.

"Jadi tidak benar jika data berjumlah 679 ribu," ujarnya.

Setelah itu, Hudaya menganalisis data secara acak, lalu memverifikasi dengan pemberitaan di media.

Hasil analisa menunjukkan banyak dari data yang dibeli, sesuai dengan pemberitaan media di masa lalu, kendati ada pula yang kurang selaras.

"Namun terdapat surat berjudul "Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Tahap II di Lingkungan Sekretariat Wakil Presiden Tahun 2021" dengan tanggal surat 25 Februari 2021, yang tidak selaras dengan pemberitaan media pada 17 Maret 2021," kata Hudaya.

Ia juga menegaskan, data yang dibeli tak mengandung isi surat, melainkan berupa judul, nomor surat dan pengirimnya.

"Tidak terdapat isi dari surat, hanya terdapat judul, nomor surat, dan siapa pengirim surat tersebut," ujarnya.

Akan tetapi, Hudaya menggarisbawahi, "Jika harus menyimpulkan apakah data tersebut asli atau tidak, jawabanya kemungkinan iya."

Utas milik Hudaya selengkapnya dapat dilihat dalam twitt di bawah ini.

Baca Juga: Inspirasi Nama dan Arti Bjorka: dari Tumbuhan Bumi Utara hingga Penyanyi Islandia


 



Sumber : Kompas TV

BERITA LAINNYA



Close Ads x
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.