5 Rekomendasi Komnas HAM soal Polri untuk Pemerintah, Singgung Kasus Sambo

JAKARTA, KOMPAS TV - Komnas HAM melalui Menko Polhukam Mahfud MD sampaikan lima rekomendasi terkait Polri pada Presiden Joko Widodo.

Sejumlah poin rekomendasi berkaitan dengan kasus pembunuhan Brigadir Yosua, dengan salah satu tersangka Ferdy Sambo.

Rekomendasi pertama, Komnas HAM rekomendasikan pemerintah untuk mengawasi dan audit kinerja dan kultur Polri.

Baca Juga: Komnas HAM Serahkan Hasil Penyelidikan Kasus Pembunuhan Brigadir Yosua Kepada Menko Polhukam

“Pengawasan atau audit kinerja dan kultur kerja di Kepolisian RI, untuk memastikan tidak terjadinya penyiksaan, kekerasan, atau pelanggran HAM.” ungkap Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, Senin (12/9).

“Tidak semata-mata berangkat dari kasus Brigadir Yosua, tapi juga dari data data pengaduan kasus kasus yang kami tangani,” lanjutnya.

Rekomendasi kedua juga dikaitkan Komnas HAM dengan kasus Ferdy Sambo, yaitu mekanisme pencegahan dan penanganan berkala perihal kasus kekerasan oleh anggota polisi.

“Kedua, merekomendasikan Presiden memerintahkan Kapolri untuk menyusun mekanisme pencegahan dan penanganan berkala terkait penanganan kasus kekerasan, penyiksaan, yang dilakukan oleh anggota Polri,” ucap Ketua Komnas HAM.

“Seperti yang sekarang kita alami, anggota Polrinya, bahkan pejabat tingginya yang melakukan tindak kekerasan.” lanjutnya.

Rekomendasi ketiga, pemerintah agar melakukan pengawasan bersama Komnas HAM terkait kasus kekerasan dan pelanggaran HAM.

Rekomendasi selanjutnya berkaitan dengan hadirnya Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Komnas HAM rekomendasikan pembentukan direktorat perlindungan perempuan dan anak, serta mempercepat kehadiran infrastruktur UU TPKS.

Video Editor: Firmansyah