Banyak Data Diretas, Ternyata Cuma 5-10 Persen Notifikasi BSSN yang Direspons Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.TV - Juru bicara Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN) Ariandi Putra, mengakui angka kepatuhan institusi pemerintah dalam merespons notifikasi anomali trafik di internet sangat rendah.

Hal itu disampaikan dalam dialog Sapa Indonesia Pagi di KOMPAS TV, Senin (12/11/2022).

Awalnya, Ariandi menyitat PP Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Eektronik. 

"Pasal 3 menyebut, setiap penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman. Ada dua kata penting di sana, andal dan aman," tegasnya.

Ariandi lantas menyampaikan permasalahan utama atas banyaknya peretasan data oleh hacker.

Ia menyebut, sepanjang 2021 terdapat 1,6 miliyar laporan anomali trafik.

"Perlu kita sampaikan, ini sudah kita sampaikan ke DPR, hanya 5 sampai 10 persen notifikasi dari BSSN yang ditindaklanjuti oleh stakeholder terkait," ungkap jubir BSSN itu.

"Artinya, ada masalah dengan kepatuhan, keamanan siber kita tidak benar-benar tinggi dan terjaga dengan baik," ujarnya.

Ariandi menjelaskan, persoalan keamanan siber merupakan tanggung jawab semua pihak.

"Kalau notifikasi yang dikirimkan BSSN, mengenai anomali trafik dan ketidakwajaran lalulintas, kita sampaikan kepada semua stakeholder, tapi cuma 5-10 persen yang direspons," ulangnya, menegaskan permasalahan yang ada.

Baca Juga: Soal Hacker Bjorka, Pakar Ingatkan Warganet Hati-Hati Bagikan Data dan Sebut Motif Lebih ke Politik

Sebelumnya diberitakan, masyarakat Indonesia ramai memperbincangkan hacker anonim Bjorka. 

Peretas tersebut mengambil sejumlah data dari individu di sektor pemerintahan, seperti Ketua DPR RI Puan Maharani, Menteri Komunikasi dan Informatika Jhony G Plate hingga Presiden RI Joko Widodo.