Kompas TV video vod

Akankah APBN Kuartal II/2022 Sanggup Menahan Subsidi BBM? Atau Harga Pertalite & Solar Akan Naik?

Jumat, 19 Agustus 2022 | 00:46 WIB

Penulis : Edwin Zhan

KOMPAS.TV - Pemerintah sudah memberikan sinyal, harga BBM subsidi akan naik.

Presiden Joko Widodo mengatakan, tahun ini pemerintah menggelontorkan subsidi sebesar Rp 502 triliun untuk BBM subsidi agar inflasi tidak tinggi.

Namun Jokowi menyebut, Menteri Keuangan (Menkeu) akan menghitung, apakah APBN akan tetap kuat jika subsidi BBM terus mebengkak.

Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebut, menahan harga BBM bersubsidi menjadi tantangan APBN di Kuartal II/2022.

Di sisi lain, Kementerian ESDM terus berupaya agar subsidi BBM tidak jebol; yakni dengan cara perbaikan daftar konsumen yang dilarang menggunakan BBM subsidi, serta pembatasan pembelian BBM subsidi.

Bukan tanpa alasan, hal ini karena tren konsumsi BBM subsidi mengalami kenaikan.

Hingga Juni 2022, kuota solar tersisa 6,6 juta kilo liter, dan pertalite tinggal 8,8 juta kilo liter.

Tahun ini, pemerintah mengalokasikan dana subsidi energi, sebesar 502 triliun rupiah.

Tahun 2023, pemerintah menurunkan target subsidi energi sebesar Rp 336,7 triliun.

Kemenkeu menyebut, penurunan anggaran subsidi didukung optimisme penurunan harga minyak dan nilai tukar rupiah yang relatif lebih baik.

Tak hanya itu, ada pula sinyal bahwa negara akan menambah besaran bantuan sosial, jika pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi.

Menelusuri lebih dalam, Kompas TV akan berbincang dengan Pengamat Ekonomi Energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi.


Sumber : Kompas TV

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.


BERITA LAINNYA


Close Ads x