Situasi Dunia Dinilai Tidak Normal, Jokowi: Kita Tidak Boleh Bekerja Standar, Enggak Bisa!

JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menegaskan bahwa saat ini dunia tidak dalam kondisi yang baik-baik saja.

Semua negara, termasuk Indonesia, kata dia, kini tengah menghadapi situasi yang sangat sulit atau tidak normal.

Pernyataan ini disampaikan Jokowi dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2022, seperti yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (18/8/2022). 

"Berkali-kali saya sampaikan bahwa situasi yang kita hadapi adalah tidak mudah, dunia, semua negara menghadapi situasi yang sangat-sangat sulit," kata Jokowi. 

Untuk itu, kepala negera meminta jajarannya untuk tidak lagi bekerja biasa saja atau memakai standar-standar yang baku.

"Oleh sebab itu kita tidak boleh bekerja standar, enggak bisa lagi karena keadaanya tidak normal. Kita tidak boleh bekerja rutinitas karena memang keadaannya tidak normal, enggak bisa pakai standar baku, standar pakem," tegasnya.

Situasi sulit yang dimaksud yakni pandemi Covid-19 yang hingga kini belum juga usai.

Baca Juga: Belanja Negara 2023 Rp3.041 T, Presiden Jokowi Tidak Sebut Kenaikan Gaji PNS/TNI-Polri

Situasi semakin pelik dengan adanya konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina yang memperparah gangguan rantai pasok dan lonjakan inflasi hingga pengetatan kebijakan moneter oleh negara maju.

"Dimulai dari pandemi yang belum pulih dan beberapa negara saat ini masih berada pada angka yang tinggi kemudian muncul perang, muncul krisis pangan, muncul krisis energi, muncul krisis keuangan, inilah yang saya bilang tadi keadaan yang sangat sulit," tegasnya.

"Inilah yang saya bilang tadi keadaan yang sangat sulit."

Jokowi meminta para menteri dan kepala daerah agar tidak bekerja sesuai rutinitas. Namun, juga harus memperhatikan faktor makro dan mikronya.

"Para menteri, gubernur, bupati wali kota juga sama, tidak bisa lagi kita bekerja rutinitas atau melihat makronya saja, tidak bisa, tidak akan jalan percaya saya," ucapnya.

"Makro dilihat mikro di lihat dan detail lewat angka angka dan data data."

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga mengimbau kepada bupati, wali kota, gubernur, untuk bekerjasama dengan tim Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) maupun yang berada di pusat (TPIP).

"Tanyakan di daerah kita apa yang harganya naik, yang menyebabkan inflasi, bisa saja beras, bawang merah, atau cabai," pungkasnya.

Baca Juga: Respons Pidato Presiden soal Pemberantasan Korupsi, ICW Sebut Jokowi Tutupi Kebobrokan