Kompas TV nasional peristiwa

Respons Pidato Presiden soal Pemberantasan Korupsi, ICW Sebut Jokowi Tutupi Kebobrokan

Kamis, 18 Agustus 2022 | 07:25 WIB
respons-pidato-presiden-soal-pemberantasan-korupsi-icw-sebut-jokowi-tutupi-kebobrokan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) berbicara dalam acara penyerahan penghargaan International Rice Research Institute kepada Pemerintah RI di Istana Negara, Jakarta, Minggu (14/8/2022). (Sumber: Tangkapan layar video kanal Youtube Sekretariat Presiden RI)

Penulis : Ninuk Cucu Suwanti | Editor : Iman Firdaus

JAKARTA, KOMPAS.TV - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai Presiden Joko Widodo telah menutupi kebobrokan dengan mengatakan pemberantasan korupsi sebagai prioritas utama pemerintah.

Demikian Peneliti ICW Kurnia Ramadhana merespons pidato yang disampaikan Presiden Jokowi di Sidang Tahunan MPR RI 2022, Selasa (16/8/2022).

“Pidato Presiden Joko Widodo, khususnya untuk isu pemberantasan korupsi, dalam sidang tahunan MPR RI 2022 sangat memprihatinkan,” ucap Kurnia.

“Bagaimana tidak, Presiden berupaya semaksimal mungkin menutupi kebobrokan pemerintah dengan mengatakan pemberantasan korupsi terus menjadi prioritas utama. Padahal faktanya justru bertolak belakang.”

Baca Juga: Ketahuan Joget di Depan Presiden Jokowi, KSAD Jenderal Dudung: Menikmati Kemerdekaan

Sebab faktanya, kata Kurnia, di era Presiden Jokowi pemberantasan korupsi berjalan justru tanpa kepastian.

Alih-alih menjadi prioritas utama dalam pemerintaha, Kurnia menilai pemberantasan korupsi di era Presiden Jokowi justru kian terpinggirkan.

“Isu pemberantasan korupsi kian dipinggirkan, bahkan diruntuhkan saat era kepemimpinan Presiden Joko Widodo,” ujar Kurnia.

“Bukti paling kuat dan terlihat adalah kondisi KPK yang semakin carut marut tanpa arah.”

Kurnia pun mengingatkan kembali bagaimana runtuhnya KPK dari revisi UU KPK di era Presiden Jokowi. Tidak hanya itu, runtuhnya KPK juga terjadi karena dipilihnya pelanggar etik sebagai pimpinan KPK.

Baca Juga: Jokowi akan Lantik Menpan RB Bersamaan Peletakan Batu Pertama Istana Negara di IKN

“Jangan lupa, runtuhnya KPK terjadi karena ketidakjelasan sikap Presiden juga, mulai dari merevisi UU KPK hingga memilih pelanggar etik menjadi pimpinannya,” ujar Kurnia.

“Akibatnya, kepercayaan publik pun anjlok terhadap lembaga antirasuah tersebut. Apakah sikap politik hukum pemberantasan korupsi semacam itu yang dibanggakan oleh Presiden?.”

Rasa bangga Presiden Jokowi soal bidang hukum juga dikritisi ICW perihal Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang naik satu peringkat.

Sebab, kata Kurnia, meskipun angka itu naik tapi tidak bisa dianggap sebagai pencapaian karena faktanya itu tetap kemunduran jika berdasarkan pada pencapaian di tahun 2019.

Baca Juga: Saat Farel Nyanyikan Lirik Kok Dibanding-bandingke Kok Disaing-Saingke, Jokowi: Yo Mesti Kalah



Sumber : Kompas TV

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

REKOMENDASI UNTUK ANDA

Powered by



Video Pilihan

BERITA LAINNYA


Close Ads x