Utang Luar Negeri Indonesia Turun Jadi Rp5.883,8 T Per Juni 2022

JAKARTA, KOMPAS.TV- Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri (ULN) Indonesia di triwulan II 2022 sebesar 403 miliar dollar AS atau setara Rp5.883,8 triliun (asumsi kurs Rp14.600). Jumlah itu menurun 0,9 persen dibanding triwulan I 2022 yang sebesar 412,6 miliar dolar AS. 

Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan, secara tahunan ULN juga turun 3,4 persen.

Ia menjelaskan, dari total ULN Indonesia, posisi ULN pemerintah pada triwulan II 2022 sebesar 187,3 miliar dolar AS, turun dibandingkan dengan posisi ULN pada triwulan sebelumnya sebesar 196,2 miliar dolar AS.

Secara tahunan, ULN pemerintah turun 6,6 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya atau year on year (yoy).

"Penurunan posisi ULN pemerintah antara lain karena adanya pelunasan pinjaman bilateral, komersial, dan multilateral yang jatuh tempo selama periode April hingga Juni 2022. Pelunasan Surat Berharga Negara (SBN) domestik yang jatuh tempo juga turut mendukung penurunan ULN pemerintah di triwulan laporan," jelas ErwinErwin seperti dikutip dari laman resmi BI, Senin (15/8/2022).

Baca Juga: Waspada Ketegangan China-Taiwan, BPS Sebut Pasokan Komoditas Ini Terancam Jika Keduanya Perang

Volatilitas di pasar keuangan global yang cenderung tinggi juga berpengaruh pada perpindahan investasi SBN domestik ke instrumen lain, sehingga mengurangi porsi kepemilikan investor nonresiden pada SBN domestik.

Penarikan ULN pada triwulan II 2022 masih diutamakan untuk mendukung belanja prioritas pemerintah, termasuk penanganan COVID-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pemerintah berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel.

Kemudian dukungan ULN pemerintah dalam memenuhi kebutuhan belanja prioritas pada triwulan II 2022 antara lain mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (24,6 persen dari total ULN pemerintah), sektor jasa pendidikan (16,6 persen), serta sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (15,1 persen).

Kemudian, untuk sektor konstruksi (14,2 persen), serta sektor jasa keuangan dan asuransi (11,7 persen).