Kompas TV internasional kompas dunia

Komisioner Tinggi HAM PBB Tiba di Bangladesh Tinjau dan Inspeksi Pengungsi Rohingya

Senin, 15 Agustus 2022 | 00:05 WIB
komisioner-tinggi-ham-pbb-tiba-di-bangladesh-tinjau-dan-inspeksi-pengungsi-rohingya
Kamp Pengungsi Rohingya di Kutupalong, Ukhia, Bangladesh. Komisioner Tinggi HAM PBB Michelle Bachelet tiba di Bangladesh hari Minggu, (14/8/2022) dalam kunjungan resmi untuk menilai kondisi HAM serta meninjau para pengungsi Rohingya asal Myanmar. (Sumber: Straits Times)

Penulis : Edwin Shri Bimo | Editor : Hariyanto Kurniawan

DHAKA, KOMPAS.TV - Komisioner Tinggi HAM PBB Michelle Bachelet tiba di Bangladesh untuk menilai kondisi HAM serta meninjau para pengungsi Rohingya asal Myanmar.

Menteri Luar Negeri Bangladesh AK Abdul Momen menyambut Bachelet di Bandara Dhaka, menurut pernyataan dari Kementerian Luar Negeri Bangladesh, seperti laporan Anadolu, Minggu (14/8/2022).

Ini adalah perjalanan resmi pertama kepala HAM PBB ke Bangladesh, negara berpenduduk lebih dari 165 juta orang.

Selama kunjungannya, Bachelet akan bertemu dengan PM Bangladesh Sheikh Hasina, anggota kabinetnya, dan anggota masyarakat sipil.

Bachelet juga akan berdialog dengan Komisi Nasional HAM Bangladesh dan perwakilan pemuda.

Baca Juga: Ingin Pulangkan Pengungsi Rohingya, Bangladesh Minta Bantuan China

Komisioner HAM PBB Michelle Bachelet tiba di Bangladesh hari Minggu, (14/8/2022) dalam kunjungan resmi untuk menilai kondisi HAM serta meninjau para pengungsi Rohingya asal Myanmar. (Sumber: France24)

Bachelet juga direncanakan bertemu dengan para pengungsi Rohingnya di distrik perbatasan Cox's Bazar.

Bangladesh saat ini menampung lebih dari 1,2 juta warga Rohingya, yang sebagian besar melarikan diri dari tindakan keras militer di Negara Bagian Rakhine, Myanmar, pada Agustus 2017.

Kunjungan Bachelet pada malam peringatan lima tahun eksodus Rohingya di Bangladesh dianggap penting.

Sembilan badan hak asasi internasional mendesak Bachelet menekan pemerintah Bangladesh memperbaiki situasi HAM, di tengah meningkatnya insiden pembunuhan di luar proses hukum, penghilangan paksa, penyiksaan dalam tahanan polisi, dan intimidasi terhadap pengkritik pemerintah di bawah undang-undang keamanan digital yang kontroversial.

Namun, Kementerian Luar Negeri Bangladesh menepis gagasan tersebut.

"Bangladesh sangat menolak beberapa upaya bermotivasi politik untuk menyesatkan publik dengan menunjukkan, kunjungan Komisaris Tinggi PBB sebagai kesempatan untuk memberikan tekanan yang tidak semestinya kepada pemerintah," kata kementerian tersebut.



Sumber : Anadolu

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

REKOMENDASI UNTUK ANDA

Powered by



Video Pilihan

BERITA LAINNYA


Close Ads x