DPR Minta Kenaikan Tarif Taman Nasional Komodo Ditunda: Warga Lokal Jangan Hanya Jadi Penonton

JAKARTA, KOMPAS TV - Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda meminta pemerintah menunda penerapan kenaikan tarif di Kawasan Taman Nasional Komodo sebesar Rp3.750.000. 

Diketahui, tarif itu mulai berlaku sejak 1 Agustus 2022 lalu dan mendapat protes dari pelaku wisata di wilayah tersebut. 

“Keputusan menaikan tarif tiket Taman Nasional Komodo hingga harus ditunda agar tidak merugikan masyarakat Labuan Bajo yang menjadi pelaku wisata. Kami memahami tujuan pemerintah menjadikan Kawasan ini sebagai destinasi wisata super prioritas. Tetapi apalah gunanya kebijakan tersebut jika malah merugikan masyarakat,” kata Huda dalam keterangan tertulis, Kamis (4/8/2022).

Baca Juga: Rizal Ramli: Wajar Warga Tolak Harga Tiket Pulau Komodo Rp3,75 Juta, Kok Dihadapi dengan Kekerasan

Ia mengingatkan agar pengembangan kawasan destinasi super prioritas tidak meminggirkan peran warga lokal. 

Terlebih, kalau model pengembangan kawasan tersebut memang harus melibatkan pihak ketiga. Oleh sebab itu, skema pelibatan pelaku wisata lokal harus jelas. 

“Jangan sampai warga lokal hanya menjadi penonton saat muncul konsep pengembangan destinasi wisata super prioritas di wilayah mereka,” kata dia.

Politikus PKB itu mengimbau agar pemerintah kembali berdiskusi dengan pelaku wisata di sana agar mereka bisa menerima kebijakan tersebut. 

Karena nantinya kebijakan itu akan ada perbaikan di level infrastruktur, kualitas jaringan telekomunikasi, produk ekonomi kreatif, hingga kualitas sumber daya manusia di lima kawasan destinasi wisata super prioritas yakni Borobudur, Likupang, Mandalika, Danau Toba, dan Labuan Bajo.

“Tetapi anehnya kabar yang muncul ke permukaan malah kegaduhan masalah tarif masuk. Kenapa bukan persoalan progres pembangunan, termasuk model pengakomodasian kepentingan warga yang selama ini menjadi pelaku wisata di kawasan tersebut,” ujarnya. 

Berdasarkan informasi yang diterimanya, lanjut dia, setidaknya ada empat perusahaan besar yang secara eksklusif mengelola bisnis layanan jasa maupun sarana wisata di Taman Nasional Komodo. 

"Kalau benar demikian pasti warga yang menjadi pelaku wisata akan tersingkirkan karena harus melawan kekuatan modal yang begitu besar,” katanya.

Selain itu, ia pun meminta agar pemerintah dan aparat keamanan mengedepankan dialog dalam menyikapi protes pelaku wisata di Labuan Bajo yang menggelar aksi mogok.

Dirinya mendesak agar mereka yang ditangkap dan ditahan segera dibebaskan.

Baca Juga: Aktivis Pariwisata yang Demo Tolak Harga Tiket Pulau Komodo Rp3,75 Juta Ditetapkan Jadi Tersangka

“Sekali lagi tujuan pengembangan destinasi super prioritas juga untuk kepentingan warga lokal. Kalau mereka punya aspirasi harusnya hal itu didengar dan diakomodasi. Jangan malah menggunakan langkah represif untuk membungkam mereka,” tandas Huda.