Sri Mulyani: Inflasi Juli 2022 Sentuh 4,94 Persen, Relatif Moderat Dibandingkan Negara Selevel

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia (RI) Sri Mulyani menjelaskan, perkembangan inflasi domestik pada Juli 2022 menunjukkan tren meningkat dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

Sri Mulyani yang juga ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menyebut, laju inflasi pada bulan Juli 2022 tercatat 4,94 persen year-on-year (yoy).

"Angka ini meningkat dibandingkan bulan Juni 2022 bulan lalu, yang tercatat pada tingkat 4,35 persen yoy dan bahkan posisi inflasi akhir Triwulan I masih pada tingkat 2,64 persen yoy," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual mengenai hasil rapat berkala III KSSK 2022, Senin (1/8/2022).

Meski demikian, Menkeu mengungkapkan, langkah pemerintah dalam mengalokasikan APBN untuk subsidi listrik, BBM, dan elpiji menyebabkan nilai inflasi Indonesia lebih rendah daripada negara-negara selevel.

"Dengan langkah tersebut, dibandingkan dengan peers atau negara-negara yang sekelompok atau selevel dengan Indonesia, seperti Thailand yang telah mengalami inflasi 7,7 persen, India di 7 persen, dan Filipina di 6,1 persen, maka inflasi Indonesia yang 4,94 persen year on year masih relatif moderat," kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

Baca Juga: Sri Mulyani Sebut Rasio Utang Indonesia Lebih Rendah Dibanding Negara Maju

Ia menegaskan, meski inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) atau headline inflation meningkat, inflasi inti tetap terjaga di tingkat 2,86 persen yoy.

"Hal ini didukung oleh konsistensi kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga ekspektasi inflasi Indonesia," jelasnya.

Ia menambahkan, inflasi kelompok volatile food (inflasi barang/jasa yang perkembangan harganya sangat bergejolak) mengalami kenaikan akibat kenaikan harga pangan global dan terganggunya pasokan akibat cuaca.

Sementara itu, imbuh Sri Mulyani, inflasi kelompok administered prices (inflasi barang/jasa yang perkembangan harganya diatur pemerintah) juga naik karena kenaikan harga tiket pesawat atau angkutan udara. 

"Tekanan inflasi akibat kenaikan harga energi global yang sangat tinggi tidak tertransmisikan ke dalam negeri pada administered price harga minyak, gas, dan listrik, ini merupakan hasil dari kebijakan pemerintah untuk mempertahankan harga jual energi di domestik melalui kenaikan subsidi listrik dan energi (BBM dan elpiji), yang dialokasikan oleh APBN," jelasnya.

Dia menambahkan, sinergi dan koordinasi terkait pengendalian inflasi dilakukan oleh Bank Indonesia bersama-sama dengan pemerintah.

"Termasuk dengan meningkatkan koordinasi dan sinergi dalam forum tim pengendalian inflasi pemerintah pusat dan tim pengendalian inflasi daerah," tegasnya.

Baca Juga: APBN Surplus 6 Bulan Berturut-Turut, Sri Mulyani: Luar Biasa Positif