Kompas TV bisnis ekonomi dan bisnis

IMF Sebut Negara-negara Ini Akan Masuk Resesi yang Dalam, Penyebabnya Embargo Gas Rusia

Rabu, 20 Juli 2022 | 08:31 WIB
imf-sebut-negara-negara-ini-akan-masuk-resesi-yang-dalam-penyebabnya-embargo-gas-rusia
Pipa gas di stasiun kompresor Atamanskaya, fasilitas proyek Power of Siberia Gazprom di luar kota Svobodny, di Amur, Rusia, 29 November 2019. (Sumber: Kompas.tv/Ant)
Penulis : Dina Karina | Editor : Desy Afrianti

JAKARTA, KOMPAS.TV - Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksi sejumlah negara di Eropa Tengah akan mengalami resesi mendalam, jika benua biru benar-benar menerapkan sanksi embargo gas alam Rusia. Negara-negara tersebut adalah Hongaria, Slovakia, Republik Ceko dan Italia.

Berdasarkan hasil perhitungan IMF, negara-negara itu bisa terhindar dari resesi besar jika dapat bekerja sama dengan pihak lain untuk memasok sumber energi selain gas Rusia.

Menurut IMF, pelarangan impor gas Rusia secara total mengurangi 40 persen dari pasokan gas yang biasa mereka dapatkan.

Hongaria adalah negara pertama yang disebut paling menderita secara ekonomi dari embargo itu. Produk Domestik Bruto (PDB) Hongaria akan turun 6 persen, sementara Slovakia, Republik Ceko dan Italia PDB nya akan turun 5 persen.

Baca Juga: Pasokan Gas Rusia Dipangkas, Jerman Terpaksa Pakai Lagi Batu Bara dan Minyak untuk Energi

Kemudian dalam skenario alternatif, jika mereka bisa mendapat pasokan energi dari sumber lainnya, penurunan PDB Hongaria akan terjadi sebesar 3 persen, Slovakia dan Italia menderita pengurangan PDB lebih dari 2 persen dan PDB Republik Ceko menyusut kurang dari 2 persen.


 

Sementara Jerman, akan jadi negara maju yang paling terdampak dari embargo gas Rusia. IMF menyatakan PDB Jerman akan menyusut dalam kisaran 2,7 persen dalam skenario terburuk. Disusul inflasi Jerman yang akan bertambah 2 persen pada tahun ini dan 2023.

Lalu dalam skenario yang lebih ringan, PDB Jerman akan turun lebih dari 1 persen. Skenario terakhir itu akan terjadi dengan dukungan akses ke sumber energi alternatif dan kemampuan untuk menurunkan konsumsi.

Krisis energi di Jerman memang sudah mengkhawatirkan. Banyak pihak mendesak pemerintah membatasi harga energi di negara itu, untuk mencegah kerusuhan sosial. Rakyat Jerman kini berada dalam tekanan, karena biaya energi rumah tangga naik tiga kali lipat dan harga-harga kebutuhan lainnya juga naik.

Baca Juga: LPG Non Subsidi Naik, Warga Beralih Ke Gas Melon

Salah satu pihak yang meminta pembatasan energi adalah Kepala kantor pekerjaan kota Chemnitz Roland Warner.

"Kita harus membantu rumah tangga biasa dan menetapkan batas atas untuk biaya energi," kata Warner seperti dikutip dari Antara, Rabu (20/7/2022).

Dia memperingatkan bahwa tagihan energi tahunan dapat naik dari 1.500 euro (sekitar Rp22,55 juta) menjadi 4.700 euro (sekitar Rp70,66 juta) pada Oktober.

"Jika kita mengalami kerusuhan sosial, negara tidak akan mampu mengatasinya," ujar Warner.

Di sisi lain, kepala regulator Badan Jaringan Federal Jerman Klaus Mueller mendesak konsumen untuk mengurangi konsumsi energi dan menyimpan uang.

Baca Juga: Khawatir Rusia akan Putus Pasokan Gas, Regulator Energi Jerman Desak Warga Segera Hemat Energi

Menteri Energi Jerman Robert Habeck sebelumnya juga telah menolak seruan untuk pembatasan harga energi di negara bagian. 

Habeck mengatakan negara bagian tidak dapat sepenuhnya mengimbangi kenaikan harga dan bahwa upaya untuk pembatasan harga energi akan mengirimkan sinyal yang salah tentang perlunya menghemat energi.

Pasokan gas yang murah dari Rusia, telah berkontribusi pada pertumbuhan Jerman menjadi negara makmur selama ini.


Sumber : Antara

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.


BERITA LAINNYA


Close Ads x