Presiden Sementara Sri Lanka Umumkan Keadaan Darurat

KOLOMBO, KOMPAS.TV – Presiden Sementara Sri Lanka pada Senin (18/7/2022) mengumumkan keadaan darurat. Situasi ini memberinya wewenang luas di tengah meningkatnya protes yang menuntut pengunduran dirinya, hanya dua hari sebelum anggota parlemen negara itu akan memilih presiden baru.

Ranil Wickremesinghe menjabat sebagai presiden sementara pada hari Jumat setelah pendahulunya, Gotabaya Rajapaksa, melarikan diri ke luar negeri dan mengundurkan diri setelah protes massal selama berbulan-bulan atas keruntuhan ekonomi negara itu.

Pemberlakuan keadaan darurat terjadi ketika protes menuntut pengunduran dirinya berlanjut di sebagian besar negara, dengan beberapa demonstran membakar patungnya.

Dekrit darurat meminta bagian dari Ordonansi Keamanan Publik yang memungkinkan Wickremesinghe membuat peraturan demi kepentingan keamanan dan ketertiban umum. Pihak berwenang dapat mengizinkan penahanan, mengambil kepemilikan properti, dan melakukan penggeledahan. Wickremesinghe juga dapat mengubah atau menangguhkan hukum apa pun selama keadaan darurat.

Baca Juga: Dampak Krisis Sri Lanka: Warga Antre BBM 4 Hari, Marah-Marah di Jalanan

Wickremesinghe mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa negosiasi untuk paket bailout dengan Dana Moneter Internasional mendekati kesimpulan sementara diskusi untuk bantuan dengan negara-negara asing telah berkembang. Belum ada komentar dari IMF tentang penilaian Wickremesinghe tentang pembicaraan bailout.

Dia mengatakan bahwa bantuan sedang diberikan kepada orang-orang dan langkah-langkah telah diambil untuk mengatasi kekurangan bahan bakar dan gas untuk memasak.

Namun, Wickremesinghe mengklaim “elemen dalam masyarakat” berusaha mengganggu perdamaian di Sri Lanka. Dia tidak memberikan secara spesifik, tetapi mengatakan bahwa gangguan tidak akan diizinkan untuk menghambat kemajuan negara.

Wickremesinghe mengatakan bahwa pengunjuk rasa damai yang memiliki keprihatinan yang sah akan dilibatkan oleh pemerintah dan solusi ditemukan untuk mereka. Dia juga mendesak partai-partai politik untuk mengesampingkan perbedaan dan membentuk “pemerintahan semua partai yang akan memungkinkan negara untuk pulih dari krisis ekonomi.”

Baca Juga: PM Sri Lanka Wickremesinghe Dilantik Jadi Presiden Sementara, Presiden Definitif Dipilih 20 Juli

Tidak ada tanggapan langsung dari partai-partai politik atas komentar terakhirnya, tetapi mereka telah berusaha untuk membentuk pemerintahan persatuan.

Anggota parlemen yang bertemu pada hari Sabtu memulai proses pemilihan pemimpin baru untuk menjalani sisa masa jabatan yang ditinggalkan Rajapaksa. Pencalonan untuk pemilihan presiden baru akan dilakukan pada Selasa. Jika ada lebih dari satu kandidat, anggota parlemen akan memberikan suara pada hari Rabu.

Asosiasi Pengacara Sri Lanka mengatakan undang-undang darurat "tidak boleh digunakan untuk menekan ekspresi pendapat yang sah tentang pemilihan presiden atau untuk menekan perbedaan pendapat atau ketidaksepakatan pada kandidat tertentu."

Asosiasi tersebut juga menekankan bahwa undang-undang ini tidak boleh digunakan untuk “membungkam protes damai dan perbedaan pendapat atau untuk melakukan penangkapan dan penahanan sewenang-wenang.”

Sri Lanka selama berbulan-bulan kekurangan dana untuk membayar impor kebutuhan pokok seperti makanan, pupuk, obat-obatan dan bahan bakar untuk 22 juta penduduknya. Penurunan ekonomi yang cepat di negara itu mengejutkan rakyat, karena sebelumnya ekonomi negara ini telah berkembang dengan baik.

Sri Lanka sedang mencari bantuan dari IMF dan kreditur lainnya, tetapi pejabat tinggi mengatakan keuangannya dalam kondisi buruk sehingga sulit mendapatkan dana talangan.

Kesulitan ekonomi menyebabkan pergolakan politik dan protes meluas menuntut pengunduran diri pemerintah yang dipimpin oleh Rajapaksa. Meskipun banyak menteri mengundurkan diri pada bulan April, Rajapaksa tetap berkuasa sampai minggu lalu, kemudian dia melarikan diri ke Maladewa dan Singapura.