Kompas TV bisnis kebijakan

Fasilitas & Data Kependudukan Belum Memadai, Pembelian BBM Bersubsidi di Papua Harus Bertahap

Selasa, 5 Juli 2022 | 07:40 WIB
fasilitas-data-kependudukan-belum-memadai-pembelian-bbm-bersubsidi-di-papua-harus-bertahap
 Penggunaan aplikasi MyPertamina untuk pembelian BBM bersubsidi belum dapat dilakukan di SPBU di daerah-daerah terisolasi dan pedalaman. (Sumber: Kompas.tv/Ant)

Penulis : Fransisca Natalia | Editor : Iman Firdaus

JAYAPURA, KOMPAS.TV –  Penggunaan aplikasi MyPertamina untuk pembelian BBM bersubsidi belum dapat dilakukan di SPBU di daerah-daerah terisolasi dan pedalaman. Mengingat,  pada pendaftaran di aplikasi MyPertamina membutuhkan pengisian data.

Untuk itu Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Thomas Sondegau,  dalam hal ini meminta kebijakan tersebut dilakukan secara bertahap lantaran hingga saat ini kondisi Papua belum memadai dalam fasilitas telekomunikasi dan data kependudukan.

Thomas mengatakan, penggunaan aplikasi MyPertamina merupakan cara yang tepat untuk mengatasi penyalahgunaan BBM bersubsidi seperti pertalite. Namun, penerapan kebijakan tersebut belum dapat dilakukan di SPBU di daerah-daerah terisolasi dan pedalaman.

“Masih ada ibu kota kabupaten di daerah pegunungan Papua yang belum memiliki layanan jaringan telekomunikasi yang memadai, misalnya, di Kabupaten Intan Jaya dan Puncak, “ kata Komisi IV DPR Papua membidangi infrastruktur dan sumber daya alam ini, dikutip dari Kompas.id.

Selain itu, salah satu syarat pengisian data pengguna BBM bersubsidi di MyPertamina adalah menggunakan nomor induk kependudukan (NIK). Faktanya, perekaman KTP elektronik di Papua belum mencapai 50 persen.

Baca Juga: Bali Belum Terapkan Aplikasi MyPertamina

Berdasarkan data perekaman KTP elektronik hingga tanggal 23 Juni 2022, jumlah warga Papua yang telah melaksanakan perekaman sebanyak 1.499.170 orang. Data ini baru mencapai 45 persen dari total penduduk wajib perekaman, yakni 3.329.605 orang.

”Saya berharap pemerintah bisa menerapkan penggunaan MyPertamina bertahap, khususnya di daerah yang memiliki fasilitas dan data kependudukan yang baik. Pemerintah perlu memperhatikan segala kendala di Papua sebelum melaksanakan kebijakan tersebut,” ujar Thomas.

Hindari penyelewengan BBM bersubsidi

Executive General Manager Regional Papua Maluku PT Pertamina I Ketut Permadi Arya Kuumara mengakui, wilayah Papua memiliki tantangan tersendiri dalam penyaluran BBM bersubsidi.

Misalnya, terkait keadaan geografis yang mengharuskan penyaluran dengan multimoda transportasi. Penyaluran pertalite dan solar bersubsidi pun terkadang masih belum tepat sasaran.

Tercatat, sepanjang April 2022, pihak kepolisian menetapkan 11 tersangka dari tiga kasus penyalahgunaan solar bersubsidi di Papua. Tiga kasus ini terjadi di Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, dan Kabupaten Nabire. Total barang bukti solar bersubsidi yang disita aparat kepolisian sebesar 3.385 liter.

”Sebelum pelaksanaan program tersebut, kami akan berkoordinasi dengan pemda dan melaksanakan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat. Kami akan memprioritaskan pelaksanaan program ini terlebih dahulu di kota besar, seperti Jayapura dan Timika,” kata Ketut.

Ketut menambahkan, Pertamina juga akan membuka gerai bagi konsumen untuk memasukkan data di aplikasi MyPertamina. Layanan ini ditujukan bagi warga yang tidak memiliki telepon seluler yang memadai untuk mengakses situs tersebut.

”Konsumen yang telah mendaftar akan mendapatkan barcode. Petugas kami akan mencetak barcode tersebut agar konsumen bisa menggunakannya saat pengisian BBM bersubsidi di SPBU,” tambahnya.


Sumber : Kompas TV/Kompas.id

REKOMENDASI UNTUK ANDA

Powered by



Video Pilihan

BERITA LAINNYA


Close Ads x