Antisipasi Peningkatan Kasus Omicron Varian BA.4 dan BA.5, Ini Strategi Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.TV – Pemerintah tetap menjalankan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dan mendorong terus pelaksanaan vaksinasi dosis ketiga atau booster.

Hal tersebut menjadi strategi pemerintah dalam mengantisipasi meluasnya penyebaran varian dan sub varian baru Omicron, terutama BA.4 dan BA.5.

Dalam rapat koordinasi terbatas (Rakortas) PPKM, Menko Perekonomian Airlangga menegaskan kembali pentingnya percepatan vaksin booster. Terutama, di luar Jawa Bali yang masih rendah. 

Baca Juga: Kasus Covid-19 di DKI Jakarta Terus Naik! Apa Strategi Anies Baswedan Hadapi Hal Ini?

Dalam catatannya per 28 Juni 2022, masih terdapat dua provinsi yang capaian vaksin dosis pertama di bawah 70 persen, yaitu Papua Barat dan Papua. 

Sementara, untuk capaian vaksinasi dosis kedua, ada 10 provinsi di bawah 70 persen, dan 23 provinsi di bawah 30 persen. 

Untuk vaksin lansia dosis pertama, terdapat 7 provinsi di luar Jawa-Bali yang capaiannya kurang dari 70 persen. Sementara untuk dosis kedua, ada 11 provinsi di bawah 50 persen, dan empat provinsi di atas 70 persen.

"Vaksinasi booster tetap terus diakselerasi, mengingat kasus harian dan kasus aktif sudah mulai meningkat. Diperkirakan bisa mencapai puncaknya dalam beberapa minggu ke depan," ujar Airlangga saat Rakortas PPKM, Rabu (29/6/2022).

Baca Juga: Tren Kasus Covid-19 Melonjak: Indonesia Masih PPKM Level 1, Singapura Bersiap Hadapi Gelombang Baru

Selain mendorong percepatan vaksin booster, Menko Perekonomian Airlangga juga meminta Kemenkes dan Satgas memastikan ketersediaan dan distribusi vaksin serta obat. 

Kemudian, peran dari pemerintah daerah dalam memperkuat kapasitas dan fungsi Fasilitas Kesehatan (Faskes) juga perlu ditingkatkan. 

"Masyarakat pun terus diimbau untuk kembali mendisiplinkan diri dalam menjalankan Protokol Kesehatan," ujar Airlangga.

Baca Juga: Kasus Harian Covid-19 Jakarta Tembus 1.000, BOR Terisi 12 Persen

Realisasi Program PEN 2022

Menko Airlangga menjelaskan, anggaran Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), per 24 Juni 2022, telah terealisasi sebesar Rp118,2 triliun atau 25,9 persen dari alokasi anggaran Rp455,62 triliun. 

Berikut Rincian realisasi anggaran PC-PEN per klaster program;

• Penanganan kesehatan terealisasi sebesar Rp29,2 triliun atau 23,8 persen dari alokasi Rp122,54 triliun. Utamanya untuk pembayaran klaim dan insentif tenaga kesehatan, insentif perpajakan vaksin/alat kesehatan, serta penanganan Covid-19 melalui dana desa.

Baca Juga: Perhimpunan Dokter Paru Ungkap Gejala Dominan Omicron BA.4 dan BA.5, Apa Saja?

• Perlindungan masyarakat terealisasi sebesar Rp58,9 triliun atau 38,1 persen dari alokasi Rp154,76 triliun.  Program klaster ini terdiri dari PKH, Kartu Sembako, Kartu Prakerja, BLT Desa, BLT Minyak Goreng, dan BT-PKLWN.
• Penguatan pemulihan ekonomi terealisasi sebesar Rp30,1 triliun atau 16,9 persen dari alokasi Rp178,32 triliun. Terutama untuk program padat karya, pariwisata dan ekonomi kreatif, ketahanan pangan, teknologi informasi dan komunikasi, kawasan industri, dukungan UMKM (subsidi bunga dan IJP), dan insentif perpajakan.