Kompas TV video vod

Kualitas Udara di Jakarta jadi Sorotan, Peneliti Sebut Kebijakan Gubernur DKI Belum Solutif

Sabtu, 25 Juni 2022 | 13:05 WIB

Penulis : Dea Davina

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kualitas udara Jakarta kembali menjadi sorotan masyarakat.

Berdasarkan laporan air quality index atau AQI, Kota Jakarta sempat menempati posisi pertama kualitas udara terburuk di dunia pada 15 Juni lalu.

Hal ini disebabkan dengan adanya konsentrasi particulate matter 2,5 di udara Jakarta sebesar 78,2 mikro gram per meter kubik yang berada 15 kali di atas nilai panduan udara tahunan WHO.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Basewedan dinyatakan bersalah atas gugatan koalisi ibu kota terkait pencemaran udara di Jakarta pada 2021 lalu.

Kemudian Anies Baswedan menerbitkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta no 66 tahun 2020 tentang uji emisi gas buang kendaraan bermotor yang bertujuan meminimalisasi gas rumah kaca dan udara dari kendaraan bermotor.

Baca Juga: Ulang Tahun DKI Jakarta ke-495, Polusi Udara Tambah Daftar Panjang PR Jakarta

Sementara itu, Ketua Kelompok Penelitian Pengelolaan Udara dan Limbah Institut Teknologi Bandung, Puji Lestari menilai kebijakan Gubernur DKI Jakarta belum solutif.

Selain itu Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace, Bondan Andriyanu mempertanyakan langkah apa yang akan diambil Pemprov DKI Kedepan.

Berdasarkan laporan Air Quality Life Index dari Energy Policy Institute At The University Of Chicago Juni 2022 menunjukkan, penduduk yang tinggal di bagian paling tercemar di Asia Tenggara sekitar wilayah Mandalay, Hanoi dan Jakarta diperkirakan akan kehilangan harapan hidup rata-rata hingga empat tahun.

Selain itu ditempat lain, Angota Perhimpunan Dokter Paru Indonesia memperingatkan bahaya polusi udara terhadap kesehatan.

Bahaya polusi udara dan belum ampuhnya kebijakan pemerintah membuat masyarakat harus lebih aktif menjaga kesehatan dan mengerti cara melindungi kesehatan dengan menggunakan masker.

Kualitas udara Jakarta yang buruk berdampak pada kesehatan.

Diperlukan kordinasi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk merumuskan kebijakan untuk menekan polusi udara.


Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x