Sri Lanka Bangkrut, Sekolah Ditutup hingga Tak Bisa Beli BBM Meski dengan Uang Tunai

KOLOMBO. KOMPAS.TV - Sri Lanka dipastikan telah bangkrut setelah Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe menegaskan negaranya tersebut telah hancur.

Bangkrutnya Sri Lanka telah membuat sekolah dan layanan pemerintah non-esenisial tutup sejak Senin (20/6/2022).

Penutupan sekolah dan layanan pemerintah non-esensial akan dilakukan selama dua pekan.

Hal itu dilakukan untuk menghemat cadangan bahan bakar yang menipis dengan cepat saat IMF membuka pembicaraan dengan Kolombo tentang kemungkinan bailout.

Baca Juga: PM Sri Lanka Sebut Ekonomi Negaranya Runtuh, Tak Mampu Beli BBM walau Tunai Sekali pun

Sri Lanka juga tidak dapat membeli BBM impor, bahkan dengan uang tunai, karena hutang besar dari perusahaan minyaknya.

Sri Lanka saat ini menghadapi inflasi tertinggi dan pemadaman listrik berkepanjangan yang menyebabkan protes berbulan-bulan, bahkan diseratai kekerasan yang meminta Presiden Gotabaya Rajapaksa mundur.

Pada Senin, ribuan siswa turun ke jalanan Kolombo untuk berpotes.

Mereka meneriakkan “Gota go home” yang meledek Presiden Gotabaya, yang mereka tuduh melakukan korupsi dan kesalahan manajemen.

“Sudah waktunya Gotabaya untuk tunduk dengan kehormatannya yang sudah lama hilang,” ujar pemimpin siswa Wasantha Mudalige dilansir dari Channel News Asia.

“Kini kami hanya harus mengejarnya,” lanjut Mudalige.

Polisi pun telah menangkap 21 aktivis yang memblokade gerbang ke gedung Sekretariat Kepresidenan.

Sementara itu, Perdana Menteri Wickremesinghe menegaskan kepada parlemen Sri Lanka negaranya mengalami situasi yang lebih serius, dengan kurangnya bbm, gas, listrik, dan makanan.

Baca Juga: Gempa Afghanistan, Taliban Langsung Temui Perwakilan Organisasi Kerjasama Islam Dunia

“Ekonomi telah sepenuhnya hancur,” ujar Wickremesinghe dilansir dari Al-Arabiya.

Ia pun menegaskan utang perusahaan bahan bakar Sri Lanka, membuat negara Asia Selatan itu tak bisa lagi membeli BBM meski secara tunai.

“Saat ini, Perusahaan Ceylon Petroleum telah memiliki utang sebesar 700 juta dolar AS atau setara Rp10,3 triliun,” ujar Wickremesinghe.

“Akibatnya, tak ada negara atau organisasi di dunia yang mau menyediakan gas kepada kami. Mereka bahkan menolak untuk menyediakan BBM dengan uang tunai,” tambahnya.