Kompas TV nasional peristiwa

Mahfud MD Sebut Pemerintah Mulai Pindah ke IKN Juli 2024, Pj Kepala Daerah Diminta Tak Terprovokasi

Kompas.tv - 16 Juni 2022, 15:36 WIB
mahfud-md-sebut-pemerintah-mulai-pindah-ke-ikn-juli-2024-pj-kepala-daerah-diminta-tak-terprovokasi
Menko Polhukam Mahfud MD menyebut pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada Juli 2024.(Sumber: Kemenko Polhukam )
Penulis : Isnaya Helmi | Editor : Desy Afrianti

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan pemerintah akan mulai pindah ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada Juli 2024.

Pernyataan ini disampaikan Mahfud dalam rapat koordinasi dengan pejabat daerah di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Kamis (16/6/2022). 

"Di 2024 bulan Juli atau Agustus, pemerintah akan mulai pindah ke sana, dan Insya Allah 17 Agustus 2024 upacara diselenggarakan atau dipusatkan di IKN yang baru ini," kata Mahfud. 

Pemindahan IKN Nusantara ini, kata Mahfud, merupakan salah satu tugas penjabat (Pj) kepala daerah.

Sebab itu, dia meminta agar setiap Pj Kepala Daerah tidak terprovokasi terhadap wacana pembatalan pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan tersebut.

Mahfud kemudian mengingatkan, pemerintah sudah memiliki Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Baca Juga: Tunjuk Hadi Tjahjanto jadi Menteri ATR, Jokowi: Selesaikan Sengketa Tanah, Urus Lahan IKN

"Penyiapan IKN itu juga menjadi tugas saudara-saudara. Undang-undangnya sudah ada, tidak boleh terprovokasi lagi ini (IKN) jadi atau enggak, ini dibatalkan atau nggak. Harus jadi," kata Mahfud.

Dalam kesempatan itu, dia juga meminta kepada Pj Kepala Daerah untuk dapat melibatkan masyarakat dalam pembangunan IKN Nusantara.

Menurutnya, masyarakat dapat membantu dalam proses persiapan pembangunan dan pengelolaan IKN melalui diskusi hingga konsultasi publik.

"Kemudian supaya melibatkan masyarakat di dalam pembangunan," ujarnya.

"Masyarakat dapat berupa antisipasi, dalam proses persiapan pembangunan, pengelola IKN dalam bentuk konsultasi publik musyawarah dan sebagainya, dan penataan ruang Nusantara tetap mengacu pada tata ruang Pulau Kalimantan," kata Mahfud.

Baca Juga: Mahfud MD: PBB Tak Pernah Soroti Adanya Pelanggaran HAM di Indonesia Tiga Tahun Terakhir



Sumber : Kompas TV

BERITA LAINNYA



Close Ads x