Kompas TV nasional politik

Presiden Jokowi Rombak Kabinet, PKS: Lihat 2 Pekan ke Depan Ada Perubahan atau Tidak

Kompas.tv - 16 Juni 2022, 04:10 WIB
presiden-jokowi-rombak-kabinet-pks-lihat-2-pekan-ke-depan-ada-perubahan-atau-tidak
Presiden Joko Widodo resmi melantik Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menjadi Menteri Perdagangan di Istana Negara, Jakarta pada Rabu (15/6/2022). (Sumber: Tangkapan layar Youtube Sekretariat Presiden.)
Penulis : Johannes Mangihot | Editor : Deni Muliya

JAKARTA, KOMPAS.TV - DPP PKS berharap ada perubahan yang berarti dalam reshuffle atau perombakan kabinet yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai, jika melihat dari umur pemerintahan hanya 20 bulan, akan sangat kecil kemungkinan adanya perubahan yang dilakukan.

Terutama dalam mengatasi permasalahan minyak goreng, tingginya harga kebutuhan pokok, sengketa tanah hingga ekonomi. 

Baca Juga: Jokowi Resmi Reshuffle Kabinet: Hadi Tjahjanto jadi Menteri ATR, Zulkifli Hasan Duduki Posisi Mendag

Mardani mencontohkan, dalam kasus minyak goreng, sudah hampir sebulan lebih berbagai kebijakan dan orang yang ditugaskan Presiden Joko Widodo belum berhasil membuat harga minyak goreng turun dari Rp24 ribu sampai Rp25 ribu per liter. 

Menurutnya, jika dalam waktu dua minggu ini ada perubahan dari harga minyak goreng dan komoditas yang diperlukan masyarakat, maka reshuffle yang dilakukan efektif.

Jika tidak, maka masyarakat akan tetap merasakan beban yang sama sebelum Presiden Jokowi melakukan reshuffle.

"Paling sedarhana bisa dilihat dua pekan ke depan, apakah ada perubahan dari pola ini. Kalau harga minyak goreng dan komoditas turun berarti reshuffle berhasil. Kalau tidak buat saya ada yang lebih besar masalahnya bukan sekadar reshuffle," ujar Mardani di program Kompas Petang KOMPAS TV, Rabu (15/6/2022).

Baca Juga: Kata Puan Maharani soal Reshuffle Kabinet oleh Presiden Jokowi

Mardani menambahkan, masalah yang lebih besar tidak melulu harus diselesaikan dengan perombakan kabinet walapun hal itu merupakan hak prerogatif presiden.

Menurutnya, yang harus dibenahi adalah pola manajemen yang dijalankan oleh presiden.

Ada atau tidaknya reshuffle tidak akan berpengaruh, jika presiden tidak membuat implementasi dari kebijakan yang dibuat.



Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA



Close Ads x