Polri Siap Cegah Politik Identitas pada Pemilu 2024, Gandeng Pegiat Media Sosial

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pihak Polri menyatakan siap mengawal pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 agar berjalan lancar dan dapat dipertanggungjawabkan dengan cara mencegah politik identitas dan provokasi.

Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo mengatakan, Polri akan membentuk satuan tugas (satgas) bersama pemangku kepentingan terkait.

Baca Juga: Pengamat: Duet Ganjar-Anies di Pilpres 2024 Minimalkan Politik Identitas

Tujuannya untuk bersama-sama mencegah politik identitas dengan menguatkan sosialisasi serta pendidikan kampanye politik.

“Polri dan stakeholders terkait bersama dengan KPU, Bawaslu, dan partai politik kontestasi pemilu bersama-sama menyiapkan satgas untuk memberikan sosialisasi, edukasi, literasi bermartabat, menjaga etika, toleransi, modernisasi beragama, dan menjaga persatuan,” kata Dedi di Jakarta, Senin (13/6/2022).

Dedi menjelaskan, agar Pemilu 2024 tidak mengalami polarisasi seperti Pilpres 2019 dan Pilkada 2020, maka masyarakat perlu mendapatkan sosialisasi dan edukasi yang masif tentang kampanye bermartabat, menjaga persatuan, dan kesatuan.

Baca Juga: Kriteria Capres 2024 Didukung Surya Paloh: Yang Penting Tidak Ada Politik Identitas

“Polri bakal melakukan sosialisasi dan edukasi dengan membuat forum diskusi terarah dengan melibatkan komponen masyarakat agar selalu menjaga persatuan dan kesatuan,” ujarnya.

Upaya sosialisasi dan pendidikan, kata dia, tidak hanya dilakukan di ranah diskusi, tetapi juga di ranah dunia maya dengan membanjiri masyarakat kampanye modernisasi beragam, toleransi, dan menjaga kebhinekaan.

“Bersama Kementerian Kominfo dan para pegiat media sosial untuk menyosialisasikan dan mengkampanyekan moderasi beragama, toleransi, dan menjaga kebinekaan,” ujarnya.

Baca Juga: Willy Aditya: Bukan Politik Identitas yang Merusak Bangsa, Tapi Politik Kebencian - ROSI

Ia mengatakan Polri akan terus mengaktifkan patroli siber bersama untuk memberikan peringatan kepada orang-orang yang menyebarkan konten-konten provokatif dan lainnya.

“Penegakan hukum merupakan 'untimum remedium' (langkah terakhir) agar kasus-kasus seperti hoaks, ujaran kebencian, dan lainnya tidak terjadi berulang dan masif,” kata Dedi.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mendorong semua pihak untuk menyuarakan semangat persatuan dan kesatuan guna menghindari terjadinya polarisasi pada pelaksanaan pesta demokrasi 2024.

Baca Juga: Mahfud MD Puji Langkah Kapolri Jenderal Sigit soal Kasus AKBP Brotoseno, Dinilai Responsif Publik

"Jadi kita harapkan tahun 2024, kita semua mendorong agar yang diutamakan adalah semangat persatuan dan kesatuan,” kata Sigit saat menghadiri Lomba Menembak Piala Kapolri di Mako Brimob Depok, Jawa Barat, Minggu (12/6/2022). 

“Jadi semangat hari ini, kita ingin betul-betul bisa kita glorifikasi menjadi semangat bersama menghadapi event-event yang saya sebutkan. Baik event nasional, internasional maupun event perhelatan politik," ujarnya. 

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum RI menggelar rapat koordinasi nasional yang bertujuan untuk mengkonsolidasikan jajarannya menjelang dimulainya tahapan pemilihan umum pada 14 Juni 2022.

Baca Juga: [TOP 3 NEWS] Alasan Ilmiah Jasad Eril Utuh, Heboh Nasi Padang Babi, Kapolri Kukuhkan Dankor Brimob